Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membekukan dana hibah senilai Rp 37 triliun kepada Universitas Harvard pada Selasa, 15 April 2025. Keputusan kontroversial ini diambil setelah Harvard menolak sepuluh tuntutan yang diajukan oleh Gedung Putih. Pembekuan dana ini memicu perdebatan sengit mengenai campur tangan pemerintah dalam urusan akademis dan kebebasan akademik.
Tuntutan Gedung Putih terhadap Harvard
Tuntutan Gedung Putih kepada Harvard mencakup berbagai aspek operasional universitas, termasuk perubahan mendasar dalam kebijakan dan praktik internal. Salah satu tuntutan yang paling menonjol adalah penerapan peraturan baru untuk melawan antisemitisme di kampus. Gedung Putih juga menuntut perubahan dalam tata kelola kampus, proses perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa.
Perubahan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa
Gedung Putih secara spesifik menuntut agar Harvard mengubah kebijakan penerimaan mahasiswa yang inklusif menjadi kebijakan berbasis prestasi. Hal ini dianggap kontroversial karena dianggap mengabaikan aspek keberagaman dan inklusivitas yang selama ini dipromosikan oleh Harvard. Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump berpendapat bahwa kebijakan penerimaan yang inklusif justru merugikan siswa-siswa yang berprestasi tinggi namun berasal dari latar belakang yang kurang beruntung.
Penutupan Program Kesetaraan dan Inklusi
Selain itu, Gedung Putih juga menuntut penutupan semua program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di Harvard. Tuntutan ini dianggap sebagai serangan langsung terhadap komitmen Harvard terhadap nilai-nilai keragaman dan inklusi. Banyak pihak mengkritik tuntutan ini sebagai upaya untuk membatasi akses pendidikan bagi kelompok minoritas. Penutupan program DEI juga akan berdampak luas terhadap iklim kampus dan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua mahasiswa.
Penolakan Harvard dan Dampaknya
Universitas Harvard menolak seluruh tuntutan Gedung Putih dengan alasan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk intervensi yang tidak dapat diterima dalam urusan internal kampus dan mengancam kebebasan akademik. Harvard berpendapat bahwa tuntutan tersebut mengintervensi otonomi universitas sebagai institusi swasta dan melanggar prinsip-prinsip kebebasan akademik yang selama ini menjadi landasan operasional Harvard. Pernyataan resmi dari Harvard menekankan komitmen universitas terhadap prinsip-prinsip kebebasan akademik dan integritas akademik yang independen dari intervensi politik.
Surat dari Gedung Putih kepada Harvard secara eksplisit menyatakan bahwa universitas tersebut telah gagal memenuhi “kondisi hak intelektual dan sipil” yang membenarkan investasi federal. Surat tersebut merinci sepuluh kategori tuntutan perubahan yang diusulkan, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mengubah arah dan orientasi operasional Harvard sesuai dengan keinginan Gedung Putih.
Implikasi dan Analisis
Pembekuan dana ini menimbulkan pertanyaan besar tentang batas campur tangan pemerintah dalam urusan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Langkah Trump ini telah menuai kritik luas dari berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, dan lembaga pendidikan lainnya. Banyak yang khawatir bahwa tindakan ini akan menciptakan preseden berbahaya dan mengancam otonomi universitas-universitas lain di AS.
Peristiwa ini juga memicu perdebatan mengenai peran dan tanggung jawab universitas dalam mempromosikan nilai-nilai keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan penerimaan yang inklusif penting untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa, sementara yang lain berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan siswa yang berprestasi tinggi. Debat ini diyakini akan terus berlanjut dan memiliki implikasi jangka panjang bagi sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat.
Kesimpulannya, pembekuan dana kepada Harvard merupakan peristiwa penting yang menggarisbawahi ketegangan antara pemerintah dan universitas, serta perdebatan yang lebih luas mengenai kebebasan akademik, keberagaman, dan peran pemerintah dalam pendidikan tinggi. Dampak jangka panjang dari keputusan ini masih belum jelas, namun jelas bahwa hal ini akan membentuk lanskap pendidikan tinggi di AS untuk beberapa waktu mendatang.
