Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mengkritik keras kunjungan anggota Babinsa Koramil Ngaliyan ke diskusi Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi yang mengancam kebebasan akademik.
“Peristiwa kedatangan aparat tentara ke kampus bisa ditafsirkan sebagai upaya mendikte, bahkan menjadi bentuk tindakan intervensi kebebasan akademik yang mutlak memerlukan suasana yang kondusif bagi kebebasan berpikir dan berekspresi intelektual,” tegas Bonnie Triyana dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).
Bonnie menekankan pentingnya kampus sebagai ruang bebas dari intervensi pihak luar yang tidak terkait dengan kegiatan akademik. Ia khawatir kejadian ini akan membangkitkan kembali memori kelam masa lalu yang membatasi kebebasan akademik.
“Kampus adalah arena akademik yang harus steril dari intervensi apapun yang tak relevan dengan kepentingan akademik itu sendiri,” ujarnya. Ia menambahkan, “Jangan pernah kembali ke masa lalu untuk hal yang kurang baik bagi kualitas kebebasan akademik dalam demokrasi kita.”
Bonnie mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik mengenai protokol keamanan kampus. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan lingkungan kampus sangat penting agar mahasiswa dapat mengembangkan pemikirannya tanpa rasa takut dan terkekang. “Biarkan insan akademis mengembangkan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektualnya tanpa perasaan takut dan terkekang,” jelasnya.
Bonnie juga menekankan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk menjaga independensi kampus dan keamanan civitas akademika. Ia meminta Kemendikbudristek untuk memberikan perhatian serius terhadap hal ini. “Ke depan, perlu ada SOP yang jelas, yang menjadi pedoman semua pihak dalam menjaga independensi kampus sekaligus keamanan civitas akademika,” tuturnya.
Kronologi Kejadian di UIN Walisongo
Mahasiswa UIN Walisongo, Abdul (nama samaran), menceritakan kronologi kehadiran pria tak dikenal dan anggota TNI dalam diskusi KSMW bertajuk ‘Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik’ pada Senin (14/4).
Pria tak dikenal tersebut menolak memperkenalkan diri, memicu kecurigaan mahasiswa. Setelah sekitar 5 menit, pria tersebut pergi, disusul kedatangan petugas keamanan kampus yang mengarahkan beberapa mahasiswa untuk menemui seseorang yang ternyata adalah anggota TNI.
Anggota TNI tersebut meminta identitas mahasiswa, daftar peserta diskusi, dan tema diskusi. Tindakan ini membuat para mahasiswa merasa diawasi dan diintimidasi.
Klarifikasi TNI
TNI AD membantah adanya personel yang memanggil mahasiswa selama diskusi tersebut. Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana menyatakan tidak ada mahasiswa yang dipanggil oleh personel TNI.
Brigjen Wahyu mengakui adanya anggota Babinsa Koramil Ngaliyan yang berada di dekat kampus, namun di luar area diskusi. Ia menegaskan bahwa anggota TNI tersebut tidak melakukan tindakan untuk menghentikan diskusi atau mengintimidasi mahasiswa.
Meskipun TNI membantah intervensi langsung, kehadiran anggota TNI di sekitar lokasi diskusi tetap menimbulkan kekhawatiran akan potensi intimidasi dan pelanggaran kebebasan akademik. Peristiwa ini perlu menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait untuk menghindari tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai intervensi terhadap kebebasan akademik di kampus.
Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga netralitas TNI dan menghormati kebebasan akademik di perguruan tinggi. Kejelasan SOP dan transparansi dalam pengelolaan keamanan kampus sangat krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Perlu adanya dialog dan pemahaman yang lebih baik antara pihak kampus, aparat keamanan, dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang kondusif bagi kebebasan berpikir dan berekspresi.
Kejadian di UIN Walisongo ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme keamanan kampus dan memastikan bahwa keamanan kampus tidak mengorbankan kebebasan akademik. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan, agar kampus dapat tetap menjadi tempat berkembangnya pemikiran kritis dan inovasi.
Pernyataan Bonnie Triyana mengenai perlunya SOP yang jelas untuk menjaga independensi kampus dan keamanan civitas akademika perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait. Ke depan, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara berbagai pihak untuk memastikan kampus tetap menjadi ruang yang aman dan bebas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan berekspresi.
