Kemacetan lalu lintas di Jakarta masih menjadi permasalahan utama. Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) mengusulkan tiga kebijakan dalam Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) sebagai solusi.
Direktur ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, menjelaskan bahwa MKLL bertujuan untuk mendorong pergeseran moda transportasi dari kendaraan pribadi ke pilihan yang lebih ramah lingkungan, seperti transportasi publik, berjalan kaki, dan bersepeda.
Namun, Gonggom menekankan bahwa kendaraan listrik saja tidak cukup mengatasi masalah kemacetan. MKLL merupakan paket kebijakan terintegrasi yang meliputi Electronic Road Pricing (ERP), Kawasan Rendah Emisi (KRE), dan manajemen parkir.
Tiga Pilar Kebijakan MKLL untuk Mengatasi Kemacetan Jakarta
Ketiga kebijakan tersebut saling berkaitan dan bekerja secara sinergis. ERP bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya dengan mengenakan biaya kepada pengguna jalan. Manajemen parkir yang baik akan mengurangi parkir liar dan mempermudah akses transportasi publik. Sementara KRE berfokus pada pengurangan emisi gas buang.
Gonggom menjelaskan bahwa meskipun KRE bertujuan mengurangi polusi udara, ia tidak secara langsung mengatasi kemacetan. Peralihan ke kendaraan listrik, meskipun mengurangi emisi lokal, tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan jika jumlah kendaraan tetap tinggi.
Emisi dari pembangkit listrik yang menggunakan batu bara tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, ERP dan manajemen parkir berperan penting dalam mengurangi jumlah kendaraan di jalan, sehingga mengurangi kemacetan dan dampak negatifnya.
ERP sebagai Pengendali Arus Lalu Lintas
Penerapan ERP diharapkan mampu mengatur jumlah kendaraan yang masuk ke area tertentu, khususnya di pusat kota. Dengan adanya biaya, pengguna kendaraan pribadi akan lebih mempertimbangkan untuk menggunakan transportasi publik atau alternatif lainnya.
Sistem ini telah terbukti efektif di beberapa kota besar dunia dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Penerapannya di Jakarta perlu dikaji secara matang dan disertai sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.
KRE untuk Peningkatan Kualitas Udara
Kawasan Rendah Emisi (KRE) fokus pada pengurangan polusi udara di area tertentu. Kebijakan ini mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor.
KRE dapat diimplementasikan bersamaan dengan ERP untuk efektivitas yang lebih besar. Dengan mengurangi jumlah kendaraan, kualitas udara di area KRE akan semakin membaik.
Manajemen Parkir yang Terintegrasi
Sistem parkir yang terintegrasi dan efisien sangat penting untuk mendukung pergeseran moda transportasi. Ketersediaan lahan parkir yang memadai dan terintegrasi dengan transportasi publik akan mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadinya.
Pengaturan parkir yang baik juga membantu mencegah parkir liar yang seringkali menyebabkan kemacetan. Integrasi dengan sistem pembayaran elektronik juga akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
Kelemahan Sistem Ganjil Genap
Sistem ganjil genap yang diterapkan di Jakarta sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi kemacetan. Bahkan, sistem ini justru menimbulkan masalah baru, seperti kepemilikan kendaraan ganda untuk mengakali sistem tersebut.
Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, seperti MKLL, untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta secara efektif dan berkelanjutan.
Implementasi MKLL membutuhkan perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik antar stakeholder. Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat juga sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Dengan penerapan MKLL yang terintegrasi dan efektif, diharapkan Jakarta dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.
