Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatakan optimisme terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan investasi industri otomotif di Indonesia, meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Kami dari Suzuki percaya pemerintah akan memiliki rencana untuk melindungi investasi dalam negeri yang telah ada dan memberikan arahan terbaik untuk produksi barang yang ada saat ini di Indonesia,” ujar Donny Saputra, Deputy Managing Director SIS, di Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/4).
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut telah menimbulkan pro dan kontra, terutama dari para produsen lokal yang telah banyak berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran muncul karena pelonggaran aturan TKDN berpotensi merugikan produsen lokal yang telah berinvestasi besar, membuka peluang bagi produk impor dengan komponen dalam negeri yang lebih rendah untuk bersaing lebih leluasa.
Suzuki sendiri telah menanamkan investasi signifikan di Indonesia, mencapai Rp22 triliun hingga akhir 2024, dan menyerap tenaga kerja hingga 450 ribu orang. Perusahaan juga bermitra dengan banyak pemasok komponen lokal dalam proses produksi kendaraan bermotor di dalam negeri.
Donny Saputra menambahkan bahwa SIS masih menunggu kejelasan kebijakan pemerintah terkait rencana pelonggaran TKDN. “Ya saat ini kami memilih untuk memantau sampai ada kajian yang lebih jelas,” jelasnya. Sikap wait and see ini diambil untuk melihat dampak dan implikasi kebijakan baru tersebut terhadap industri otomotif dalam negeri.
Meskipun demikian, SIS menegaskan komitmennya dalam memproduksi kendaraan bermotor dan suku cadang di pabrik-pabriknya di Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. “Kami selalu tekankan bahwa Suzuki Indonesia selalu fokus pada produksi lokal untuk domestik maupun ekspor. Hal ini ditujukan dengan komitmen kami Suzuki dalam investasi, komitmen terhadap lokal konten, partisipasi pada program pemerintah seperti LCEV, dan peran serta kami dalam berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia secara general,” tegas Donny.
Dampak dari pelonggaran aturan TKDN masih sulit diprediksi oleh SIS. “Karena saat ini kan baru statemen awal, kami yakin bakal ada kajian lebih dalam. Kami juga baru bisa lihat dampaknya seberapa setelah ada detail regulasi pelonggaran itu,” ungkap Donny.
Analisis Lebih Lanjut Mengenai Dampak Pelonggaran TKDN
Pelonggaran TKDN berpotensi memicu beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Potensi positifnya adalah peningkatan daya saing produk otomotif Indonesia di pasar internasional karena harga jual bisa lebih kompetitif. Namun, hal ini berisiko menekan industri komponen lokal yang belum mampu bersaing dengan produk impor.
Pemerintah perlu mempertimbangkan strategi yang tepat untuk melindungi industri komponen dalam negeri, misalnya dengan memberikan insentif atau dukungan lainnya. Penting juga untuk memastikan bahwa pelonggaran TKDN tidak mengorbankan kualitas produk dan keamanan konsumen.
Peran Pemerintah dalam Mitigasi Risiko
Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan transisi yang lancar dan minim dampak negatif dari pelonggaran TKDN. Hal ini dapat dilakukan melalui:
- Kajian mendalam tentang dampak pelonggaran TKDN terhadap industri otomotif nasional.
- Penyusunan regulasi yang komprehensif dan melindungi kepentingan produsen lokal.
- Pemberian insentif dan dukungan bagi industri komponen lokal untuk meningkatkan daya saing.
- Pemantauan ketat terhadap implementasi kebijakan dan penyesuaian jika diperlukan.
Dengan langkah-langkah yang tepat, pelonggaran TKDN dapat menjadi katalis untuk meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia tanpa mengorbankan perkembangan industri komponen dalam negeri.
Kesimpulan Singkat
Keputusan pemerintah terkait pelonggaran TKDN perlu dikaji secara matang untuk meminimalisir dampak negatif terhadap industri otomotif dalam negeri. Dukungan dan perlindungan terhadap industri komponen lokal menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan industri otomotif Indonesia yang berkelanjutan.
