Tiga hakim, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, menghadapi tuntutan hukuman berat atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang mempengaruhi putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 22 April 2025.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Erintuah Damanik dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. JPU menyatakan Erintuah terbukti menerima uang dari pihak-pihak terkait kasus Ronald Tannur. Perbuatannya dianggap menghambat upaya pemerintah menciptakan peradilan bersih dan bebas korupsi.
Meskipun demikian, JPU mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif Erintuah dan pengembalian dana Sin$115.000 yang diterimanya dari Lisa Rachmat. Ini menunjukkan adanya upaya dari terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya.
Tuntutan Terhadap Terdakwa Lainnya
Heru Hanindyo, mendapatkan tuntutan terberat, yaitu 12 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan. Tuntutan berat ini mencerminkan keparahan perannya dalam kasus ini.
Sementara itu, Mangapul dituntut sembilan tahun penjara dengan denda yang sama seperti Erintuah Damanik. Ketiga hakim tersebut dianggap berperan besar dalam merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Pelanggaran Hukum yang Dilakukan
Ketiga terdakwa dianggap melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan mereka dinilai sebagai pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan merusak integritas peradilan.
Kasus ini menyoroti masalah serius yang masih menghantui sistem peradilan Indonesia. Kejadian ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya reformasi menyeluruh di lembaga yudikatif untuk membangun kepercayaan publik.
Dampak Kasus Terhadap Kepercayaan Publik
Vonis bebas Ronald Tannur sebelumnya telah menimbulkan kontroversi dan kemarahan publik. Kasus ini semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar reformasi peradilan segera dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Penuntutan terhadap ketiga hakim ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi para aparat penegak hukum lainnya. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk bagi mereka yang seharusnya menegakkan keadilan itu sendiri.
Langkah-Langkah ke Depan
Kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap hakim dan aparat peradilan lainnya. Sistem rekrutmen, pendidikan, dan pengawasan perlu diperbaiki untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan juga harus ditingkatkan. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan independen.
Selain itu, perlu adanya peningkatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan peradilan. Program pendidikan anti-korupsi dan peningkatan kesejahteraan hakim bisa menjadi langkah yang efektif.
Putusan pengadilan terhadap ketiga hakim ini akan menjadi barometer keberhasilan reformasi peradilan di Indonesia. Semoga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di lingkungan peradilan.
