Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta (Kakanwil KemenHAM DKJ), Mikael Azedo Harwito, mengadakan pertemuan penting dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, pada Jumat, 25 April 2025. Pertemuan tersebut berfokus pada program mainstreaming HAM atau pengarusutamaan hak asasi manusia di Jakarta Selatan.
Mikael Azedo Harwito menjelaskan bahwa mainstreaming HAM merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan HAM di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa HAM menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program pemerintah di semua tingkatan.
Ia menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai HAM dalam setiap aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara.
Implementasi Mainstreaming HAM di Jakarta Selatan
Wali Kota Munjirin menyambut baik inisiatif Kakanwil KemenHAM DKJ ini dan menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ia berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi warga Jakarta Selatan serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap nilai-nilai HAM.
Munjirin berkomitmen untuk melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta Selatan dalam program ini. Pemerintah Kota Jakarta Selatan akan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif kepada ASN untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang HAM.
Sebagai langkah konkrit, Wali Kota Munjirin berencana mengundang Kakanwil KemenHAM Jakarta ke rapat koordinasi Pimpinan Wilayah setiap minggu ketiga dalam bulan untuk membahas lebih lanjut mengenai mainstreaming HAM dan implementasinya.
Strategi Pemerintah Kota Jakarta Selatan
Pemerintah Kota Jakarta Selatan akan merumuskan strategi khusus untuk mensosialisasikan program mainstreaming HAM kepada masyarakat luas. Strategi ini akan mencakup berbagai metode, termasuk kampanye publik, penyuluhan di komunitas, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (ORMAS).
Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga berencana untuk mengintegrasikan materi pendidikan HAM ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman akan HAM sejak usia dini.
Pemerintah Kota juga akan aktif memantau dan mengevaluasi implementasi program mainstreaming HAM secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.
Peran Semua Pihak
Keberhasilan program mainstreaming HAM di Jakarta Selatan membutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak. Partisipasi aktif dari masyarakat, Ormas, lembaga pendidikan, dan media massa sangat penting untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya HAM.
Pertemuan antara Kakanwil KemenHAM DKJ dan Wali Kota Jakarta Selatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang kuat dalam membangun sinergi yang erat antara kedua lembaga. Kolaborasi ini sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap HAM di Jakarta Selatan.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting dari KemenHAM DKJ, termasuk Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Ratna Dumasari, dan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Rulinawaty. Kehadiran mereka memperkuat komitmen bersama untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi HAM.
Semoga program ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya pengarusutamaan HAM. Dengan komitmen dan kerja sama yang solid, diharapkan Indonesia dapat semakin maju dan berkembang sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warganya.
