Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun anggaran 2019-2024. Proses penyidikan memasuki babak baru dengan penyitaan sejumlah kendaraan mewah milik para tersangka. Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap kasus yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Penggeledahan yang dilakukan pada 15 dan 16 April 2025 di dua rumah milik tersangka di Jakarta Selatan dan Cirebon membuahkan hasil signifikan. Empat kendaraan berhasil disita, meliputi satu unit Mitsubishi Pajero, satu unit Toyota Innova Zenix Hybrid, satu unit Toyota Avanza, dan satu unit Yamaha NMAX. Sebelumnya, satu unit Royal Enfield telah disita dan dititipkan di Rupbasan Cawang, Jakarta Timur. Total, sudah 26 kendaraan bermotor yang disita KPK dalam kasus ini.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa semua kendaraan yang disita diduga kuat terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki. Penyitaan ini menjadi bukti tambahan dalam rangkaian proses hukum yang sedang berjalan. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara maksimal dan menjerat semua pihak yang terlibat.
Detail Kasus Korupsi Bank BJB
Kasus ini bermula dari temuan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Bank BJB, khususnya pada pengadaan iklan. Dari total belanja beban promosi umum dan produk Bank sebesar Rp 409 miliar selama tahun 2021, 2022, dan semester 1 2023, ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana. Dana tersebut dialirkan melalui enam agensi iklan.
Keenam agensi tersebut adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising. Pembagian dana iklan di antara keenam agensi ini menimbulkan kecurigaan, dengan nilai yang diterima masing-masing agen bervariasi.
KPK menduga terjadi mark-up harga dan penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa (PBJ). Perusahaan-perusahaan ini diduga hanya menempatkan iklan sesuai permintaan BJB tanpa proses tender yang transparan. Selisih dana yang diterima agensi dengan biaya yang dibayarkan ke media mencapai sekitar Rp 222 miliar, diduga digunakan untuk kepentingan di luar anggaran (non-budgeter) Bank BJB.
Tersangka Kasus Korupsi Bank BJB
Sejak 27 Februari 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka. Dua tersangka berasal dari unsur Bank BJB, yaitu Direktur Utama nonaktif Yuddy Renaldi dan Pimpinan Divisi Corsec Widi Hartono. Tiga tersangka lainnya adalah pihak swasta, yakni Ikin Asikin Dulmanan (pemilik Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri), Suhendrik (pemilik PSJ dan USPA), dan Sophan Jaya Kusuma (pemilik CKMB dan CKSB).
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, belum semua tersangka ditahan. KPK masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus ini untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 222 miliar.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, menekankan komitmen KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Semua bukti yang ditemukan akan diproses secara maksimal agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawabannya. KPK juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses penyelesaian kasus ini.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lembaga publik. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar senantiasa mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku dalam setiap kegiatan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
Informasi Tambahan
Investigasi KPK juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar tersangka yang telah ditetapkan. Proses penyidikan masih berlangsung dan berpotensi untuk menemukan tersangka baru. KPK memastikan akan memproses semua pihak yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu. Sejumlah aset lain yang diduga terkait dengan kasus ini juga sedang ditelusuri dan berpotensi untuk disita.
Publik berharap KPK dapat mengungkap seluruh fakta dan pelaku dalam kasus ini. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau dan diinformasikan kepada masyarakat.
Diharapkan dengan terungkapnya kasus ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel. Proses hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan secara adil dan transparan.
