Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga Maret berjalan sesuai rencana. Total pembiayaan mencapai Rp250 triliun, sekitar 40,6 persen dari target Rp775,9 triliun.
“Realisasi pembiayaan tetap sesuai dengan yang direncanakan atau on track,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis, 24 April 2025.
1. Rincian Pembiayaan Utang
Realisasi pembiayaan terdiri dari dua komponen. Pembiayaan utang mencapai Rp270,4 triliun (34,8 persen dari target), sementara pembiayaan non-utang minus Rp20,4 triliun.
Rincian pembiayaan utang meliputi Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp282,6 triliun dan pinjaman neto minus Rp12,3 triliun. Pemerintah akan tetap hati-hati dan terukur dalam pelaksanaan pembiayaan utang.
Pengawasan ketat terhadap defisit APBN, likuiditas pemerintah, dinamika pasar keuangan, dan pasar obligasi akan menjadi prioritas. Keseimbangan antara biaya dan risiko utang juga akan terus dijaga.
2. Defisit APBN Kuartal I-2025 Terkendali
Kinerja APBN kuartal I-2025 menunjukkan defisit terkendali sebesar Rp104,2 triliun (0,43 persen dari PDB). Keseimbangan primer positif mencapai Rp17,5 triliun, dan posisi kas pemerintah surplus Rp145,8 triliun (SILPA).
Pemerintah akan terus mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber dan akselerator pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan. Hal ini menunjukkan manajemen keuangan negara yang prudent.
3. Penerimaan Pajak Maret 2025 Positif
Penerimaan pajak Maret 2025 mencapai Rp134,8 triliun, meningkat signifikan dibandingkan Februari (Rp98,9 triliun). Meskipun secara kumulatif kuartal I-2025 masih kontraksi 18,1 persen (yoy), mencapai Rp322,6 triliun (41,8 persen dari target).
Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengumpulan pajak.
Sri Mulyani menyatakan bahwa program reformasi perpajakan berjalan sesuai rencana. Diharapkan penerimaan pajak ke depan akan lebih efisien dan optimal.
Secara keseluruhan, laporan keuangan pemerintah menunjukkan kondisi yang stabil dan terkendali. Meskipun masih ada tantangan, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai target pembangunan.
Perbaikan penerimaan pajak dan pengelolaan utang yang prudent menjadi kunci keberhasilan ini. Ke depan, pemerintah perlu terus melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
