Ketua SNPMB, Eduart Wolok, memberikan pernyataan tegas terkait isu kecurangan dalam pelaksanaan UTBK 2025. Ia mengakui ditemukannya upaya kecurangan dalam proses seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Kecurangan tersebut terjadi pada tanggal 23 dan 24 April 2025 dengan berbagai modus yang cukup canggih. Para peserta ujian menggunakan alat-alat yang sulit dideteksi oleh metal detector, seperti kamera tersembunyi di behel gigi, kuku, ikat pinggang, hingga kancing baju. Hal ini menunjukkan tingkat kecanggihan dan perencanaan yang matang dari para pelaku kecurangan.
Pihak panitia UTBK 2025 telah berupaya mencegah kecurangan dengan berbagai langkah antisipasi. Namun, kreativitas para peserta yang berupaya curang tetap menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara ujian.
Sanksi Tegas bagi Pelaku Kecurangan
Eduart Wolok menjelaskan sanksi tegas yang akan diberikan kepada peserta yang terbukti melakukan kecurangan. Sanksi tersebut meliputi pembatalan hasil UTBK 2025, diskualifikasi dari semua jalur SNPMB di seluruh PTN, dan pelaporan kepada institusi pendidikan asal peserta.
Lebih lanjut, sanksi juga akan diberikan kepada pihak internal yang terlibat dalam skandal kecurangan ini. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam upaya merusak integritas ujian nasional ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses seleksi masuk PTN.
Potensi Tindakan Hukum
Saat ditanya mengenai kemungkinan membawa kasus kecurangan ke ranah hukum, Eduart Wolok menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik kecurangan dalam UTBK 2025.
Pihak SNPMB akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua insiden kecurangan yang terjadi. Setelah investigasi selesai dan data terkumpul, akan diputuskan apakah kasus ini akan dibawa ke ranah hukum untuk memberikan efek jera. Tindakan hukum ini bertujuan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan menjaga integritas seleksi masuk PTN.
Keputusan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum akan diambil setelah pelaksanaan UTBK 2025 selesai. Proses investigasi dan evaluasi akan dilakukan secara teliti untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi sebelum langkah lebih lanjut diambil.
Modus Operandi dan Teknologi Pencegahan
Modus kecurangan yang terungkap cukup beragam dan menunjukkan upaya yang terencana. Penggunaan teknologi tersembunyi seperti kamera mini di berbagai tempat yang tak terduga menjadi tantangan baru dalam upaya pengawasan. Hal ini membutuhkan strategi pengawasan yang lebih canggih dan komprehensif.
Ke depan, pihak SNPMB perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi deteksi yang lebih maju untuk mencegah kecurangan serupa. Peningkatan sistem pengawasan, penambahan petugas pengawas, serta pelatihan yang lebih intensif bagi petugas perlu dilakukan untuk memastikan integritas ujian.
Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi yang lebih masif kepada calon peserta mengenai sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan kecurangan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam mengikuti ujian.
Dampak Kecurangan terhadap Integritas UTBK
Kejadian kecurangan dalam UTBK 2025 berdampak serius terhadap integritas sistem seleksi masuk PTN. Kepercayaan publik terhadap sistem seleksi bisa menurun jika kasus kecurangan ini tidak ditangani dengan tegas dan transparan. Oleh karena itu, tindakan yang tegas dan terukur sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Kasus ini juga menjadi pengingat penting akan perlunya perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan UTBK tahun-tahun mendatang. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur UTBK perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Semua pihak terkait, termasuk peserta ujian, penyelenggara, dan pengawas, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas UTBK. Kerjasama dan komitmen bersama sangat penting untuk memastikan proses seleksi yang adil dan transparan bagi semua calon mahasiswa.
