Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) untuk meningkatkan akurasi data produksi ikan nasional. Produksi ikan nasional saat ini rata-rata mencapai 7,5 juta ton per tahun, namun akurasi data tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Jadi soal (pemasangan) VMS tadi saya sudah sampaikan, VMS adalah sangat penting untuk kita bisa mengetahui sebenarnya produksi ikan kita sejumlah 7,5 juta (ton) rata-rata setiap tahun itu, itu berapa persen akurasinya,” ungkap Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.
VMS memungkinkan pemerintah untuk memantau pergerakan kapal dan titik-titik penangkapan ikan secara real-time. Informasi ini selama ini sulit didapatkan secara akurat. Kemampuan pemantauan ini sangat krusial untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
Manfaat VMS di Sektor Perikanan
Penerapan VMS memberikan berbagai manfaat signifikan bagi pengelolaan sektor perikanan Indonesia. Selain meningkatkan akurasi data produksi, VMS juga berperan penting dalam pengawasan dan pencegahan illegal fishing.
Dengan VMS, kapal pengawas dapat memantau aktivitas kapal-kapal perikanan secara langsung dan efisien dari pusat pemantauan. Hal ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara.
Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan bahwa penerapan VMS yang menyeluruh dan memadai jumlah kapal pengawas dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan secara signifikan. “Sebenarnya kalau kapal pengawas kita cukup. Lalu kemudian VMS-nya bisa beroperasi dengan baik, PNBP itu akan meningkatnya sangat signifikan,” tegasnya.
Dukungan Pemerintah untuk Nelayan Kecil
Pemerintah berkomitmen memberikan VMS secara gratis kepada nelayan kecil yang memiliki kapal berukuran 5-10 GT. Hal ini dikarenakan nelayan kecil tersebut umumnya tidak mempekerjakan anak buah kapal (ABK) dan tergolong pelaku usaha mikro.
Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah juga memberikan bantuan berupa kapal gratis kepada nelayan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu nelayan kecil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Integrasi VMS dengan Kebijakan PNBP
Pemerintah sedang merancang integrasi VMS dengan kebijakan PNBP berbasis hari operasi. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor kelautan.
Sistem ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang aktivitas penangkapan ikan dan kontribusinya terhadap PNBP. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan perikanan dapat dibuat lebih tepat sasaran dan efektif.
Perlindungan Nelayan dan Keselamatan Kapal
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menambahkan bahwa pemasangan VMS juga memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman pembajakan di laut.
“Dengan VMS memungkinkan kita bukan hanya KKP, tetapi juga pemilik kapal dapat memantau aktivitas kapal perikanan di laut. Pemilik kapal sewaktu-waktu dapat mengetahui keberadaan kapal, serta jika ada kecelakaan di laut maka pemerintah bisa segera membantu,” jelas Ipunk.
VMS terintegrasi dengan aplikasi yang hanya bisa diakses pemilik kapal, memberikan perlindungan data dan kendali penuh atas informasi posisi kapal. Dalam situasi darurat, seperti kerusakan mesin, kecelakaan, atau pembajakan, VMS dapat mengirimkan koordinat kapal dan mempermudah tim SAR untuk memberikan bantuan.
Aspek Hukum dan Regulasi
Penerapan VMS di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan VMS di seluruh sektor perikanan Indonesia.
Trenggono berharap DPR RI memberikan dukungan terhadap penguatan regulasi dan kebijakan VMS, mengingat sebagian besar pemilik kapal besar yang diwajibkan memasang VMS adalah kalangan pengusaha.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan penerapan VMS dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mengamankan pendapatan negara.
