Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak akademisi untuk berperan aktif dalam mengevaluasi sistem Pemilu di Indonesia, khususnya Pilkada. Meskipun Pilkada serentak 27 November 2024 telah selesai, beberapa daerah masih melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Meskipun PSU merupakan mekanisme yang legal, munculnya PSU diakui Tito mengganggu kelancaran pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia mengimbau para akademisi untuk melakukan kajian guna memperbaiki sistem Pilkada di masa depan.
“UII dengan banyak pemikirnya bisa membuat kajian juga, yang juga bisa menjadi masukan buat kami pemerintah, dan juga kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, karena kemungkinan bisa merevisi undang-undang tentang Pilkada,” ujar Tito.
Sistem Pilkada Langsung: Kelebihan dan Kekurangan
Tito menekankan bahwa Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk demokrasi nyata. Masyarakat dapat langsung memilih pemimpinnya, memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah terpilih. “Pemilihan itu adalah titik tanda demokrasi,” imbuhnya.
Selama kampanye, calon kepala daerah langsung berinteraksi dengan masyarakat, meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Hal ini membuka peluang bagi siapa pun, dari latar belakang apa pun, untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada.
“Semua orang boleh ikut dalam pemilihan, dan kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak dapat kesempatan kalau dilaksanakan penunjukan,” ungkapnya. Sistem ini memungkinkan munculnya pemimpin yang mungkin tidak akan terpilih melalui sistem penunjukan.
Tantangan Pilkada Langsung dan Perlunya Evaluasi
Namun, Pilkada langsung juga memiliki tantangan, terutama biaya politik yang tinggi. Ini berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Tito menekankan perlunya evaluasi dan pembenahan sistem agar demokrasi tetap sehat dan akuntabel.
“Apa pun juga punya potensi konflik, yang kalau tidak bisa di-manage bisa menjadi violent, kekerasan. Violent conflict, konflik kekerasan,” ujarnya. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam mengenai pengelolaan konflik dalam Pilkada.
Evaluasi ini harus mempertimbangkan aspek biaya politik, pengawasan, dan pencegahan konflik. Sistem yang lebih efisien dan transparan perlu dikaji untuk memastikan Pilkada berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang kredibel.
Pelantikan Pengurus IKA UII dan Peran Alumni
Pernyataan Tito disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus dan Halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) 2025. Ia mengapresiasi kekompakan dan kontribusi aktif alumni UII dalam dunia akademik dan pembangunan bangsa.
“Saya berterima kasih banyak mendapat kehormatan diundang di acara. Yang saya tahu UII ini kompak, solid, dan salah satu ikatan alumninya, salah satu yang sangat aktif. Kemudian kompak dan banyak memberikan warna,” dia menandasi. Partisipasi aktif alumni perguruan tinggi dalam pembangunan sangat penting.
Kajian dari akademisi, khususnya alumni UII yang dikenal kompak dan aktif, diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan DPR dalam memperbaiki sistem Pilkada. Hal ini penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
Kesimpulannya, pernyataan Mendagri Tito Karnavian ini merupakan ajakan serius untuk memperbaiki sistem Pilkada. Dengan melibatkan akademisi, diharapkan sistem Pilkada ke depan dapat lebih efektif, efisien, dan minim konflik, sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
