Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 24 Kalideres, Jakarta Barat, mengalami peristiwa yang menghambat proses belajar mengajar. Pagar sekolah tersebut disegel oleh ahli waris pemilik lahan, menyebabkan ratusan siswa terlantar dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar.
Kejadian ini viral di media sosial, menampilkan video siswa-siswa yang hanya bisa menunggu di luar pagar sekolah yang terkunci. Lokasi sekolah berada di Jalan Peta Barat, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Situasi ini menimbulkan keprihatinan dan keresahan di kalangan siswa, orang tua, dan pihak sekolah.
Pihak SMK PGRI 24 Jakarta berharap adanya bantuan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ketua PGRI DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka menjelaskan bahwa penyegelan pagar sekolah disebabkan oleh sengketa lahan yang melibatkan ahli waris.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. “Tim dari Sudin Pendidikan Jakbar sedang cek lapangan,” ujar Sarjoko pada Jumat (25/4), seperti dikutip dari detikcom. Proses pengecekan ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai situasi di lapangan dan langkah-langkah selanjutnya.
Penjelasan lebih lanjut datang dari Pengurus Sarana dan Prasarana SMK PGRI 24 Jakarta, Siti Komariah. Ia mengungkapkan bahwa penyegelan terkait dengan tunggakan pembayaran perjanjian yang belum dilunasi kepada ahli waris. Sekolah sebenarnya telah merencanakan pindah ke gedung baru sejak awal April.
Siti Komariah menjelaskan, “Kami sebenarnya pihak sekolah itu memang mau pindah dan sudah dapat gedung sekolah dari awal April. Karena kami ingin pindah mereka takut Nadzir tidak berikan uang kerja sama kami ke ahli waris jadi kami disegel untuk dapat sepakat mereka.” Pernyataan ini menjelaskan latar belakang konflik yang menyebabkan penyegelan tersebut.
Konflik ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan ahli waris dalam menyelesaikan sengketa lahan. Proses negosiasi dan penyelesaian yang adil sangat dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan pendidikan para siswa. Kejelasan status lahan dan penyelesaian kewajiban pembayaran diharapkan dapat segera tercapai.
Selain itu, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan hak-hak siswa dan memastikan akses mereka pada pendidikan yang layak. Pihak terkait perlu segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Perhatian serius dari semua pihak sangat penting untuk melindungi masa depan para siswa SMK PGRI 24 Kalideres.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan lembaga pendidikan. Adanya prosedur yang lebih jelas dan transparan dapat membantu mencegah konflik serupa di masa mendatang. Perlindungan hukum bagi sekolah juga perlu diperhatikan agar proses belajar mengajar tidak terganggu oleh permasalahan non-akademik.
Semoga permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara damai dan adil, sehingga siswa SMK PGRI 24 Kalideres dapat kembali belajar dengan nyaman dan fokus pada pendidikan mereka.
