Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan campur tangan asing dalam pemilihan paruh waktu Mei 2025. Perintah ini muncul setelah peringatan dari pejabat keamanan tinggi mengenai potensi intervensi negara asing, khususnya China.
Kantor Komunikasi Presiden menyatakan penyelidikan bertujuan mengungkap fakta dan mencegah gangguan eksternal. Tuduhan ini muncul di tengah ketegangan diplomatik Filipina-China terkait sengketa Laut China Selatan.
1. Tuduhan Intervensi China
Dewan Keamanan Nasional Filipina mengungkapkan indikasi kampanye yang didukung negara untuk memengaruhi pemilu. Seorang senator senior menyebut Kedutaan Besar China diduga membayar warga Filipina untuk mengoperasikan “troll farm”.
Aktivitas ini melibatkan penyebaran disinformasi di media sosial untuk memengaruhi persepsi pemilih. “Ini benar-benar mengkhawatirkan. Kami menduga ada upaya terkoordinasi untuk mengganggu demokrasi kami,” kata Wakil Sekretaris Komunikasi Presiden Claire Castro.
Pemerintah berencana meningkatkan pengawasan platform digital dan bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk menutup akun palsu.
2. Ketegangan Diplomatik dengan China
Tuduhan intervensi muncul di tengah hubungan Filipina-China yang tegang, terutama karena konfrontasi di Laut China Selatan. Filipina, sebagai sekutu AS, meningkatkan tekanan diplomatik pada China.
Kedutaan Besar China membantah tuduhan, menyebutnya fitnah politik. “Kami tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri pemilu Filipina,” demikian pernyataan resmi mereka.
Namun, laporan Cyabra menunjukkan hingga 45 persen diskusi daring tentang pemilu Filipina didorong akun tidak autentik, memperkuat narasi pro-Duterte dan anti-Marcos.
3. Langkah Pemerintah dan Dampak Politik
Pemerintah Filipina membentuk tim investigasi khusus. Marcos memerintahkan kerja sama antara kepolisian, badan intelijen, dan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan.
Langkah ini mencakup peningkatan keamanan siber. “Kami harus melindungi suara rakyat. Setiap upaya untuk memanipulasi kehendak pemilih akan kami lawan,” ujar Marcos.
Isu ini diperkirakan akan memperdalam polarisasi politik di Filipina, terutama setelah popularitas Marcos merosot menyusul penahanan mantan Presiden Rodrigo Duterte dan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte.
Penyelidikan ini akan menjadi sorotan internasional, mengingat sensitivitas isu campur tangan asing dalam proses demokrasi. Hasilnya akan berdampak signifikan pada hubungan Filipina-China dan stabilitas politik di Filipina menjelang pemilu.
Selain itu, transparansi dan akses publik terhadap temuan investigasi akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan legitimasi proses pemilu. Kegagalan dalam hal ini dapat memicu keraguan dan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.
Lebih jauh, perkembangan ini menyoroti tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan dalam menghadapi ancaman disinformasi dan campur tangan asing dalam proses politik. Kerja sama internasional dan peningkatan literasi digital menjadi krusial untuk melawannya.
