Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali sistem penjurusan di jenjang SMA/MA. Hal ini mengemuka setelah Komisi X DPR RI menanyakan rencana tersebut dalam rapat yang digelar Selasa (22/4/2025).
Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti, membenarkan pertanyaan tersebut. “DPR menanyakan itu, DPR menanyakan tentang rencana kami laksanakan penjurusan,” ujarnya usai rapat tertutup dengan Komisi X di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rencana ini, menurut Mu’ti, merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Namun, implementasinya masih memerlukan kajian lebih mendalam.
“Tapi kami sampaikan bahwa soal penjurusan ini. Kami mendapatkan arahan Bapak Presiden dan Pak Seskab agar dikaji lebih mendalam dan dibicarakan dengan Menko PMK,” jelas Abdul Mu’ti.
Kajian Mendalam bersama Menko PMK
Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menko PMK untuk membahas rencana tersebut secara detail. Hasil dari pertemuan ini akan menentukan kelanjutan kebijakan penjurusan di SMA/MA.
“Insyaallah dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan bicara dengan Menko PMK dan hasilnya bagaimana, Kami sampaikan kepada Pak Presiden,” tambahnya.
Keputusan untuk menghidupkan kembali penjurusan di SMA/MA sangat bergantung pada hasil pembahasan bersama Menko PMK. Kajian ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur sekolah, kesesuaian kurikulum, hingga dampaknya terhadap siswa dan dunia pendidikan secara luas.
Alasan Menghidupkan Kembali Penjurusan
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah menyampaikan alasan di balik rencana untuk menghidupkan kembali penjurusan di SMA/MA. Salah satu alasan utamanya adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Dengan adanya penjurusan, diharapkan siswa dapat lebih fokus pada bidang studi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.
Potensi Tantangan Implementasi
Meskipun memiliki potensi manfaat, implementasi kembali penjurusan di SMA/MA juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesiapan guru dan fasilitas pendukung di setiap sekolah. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung berbagai jurusan.
Selain itu, perlu diperhatikan pula agar penjurusan tidak menimbulkan diskriminasi atau pembatasan kesempatan bagi siswa. Sistem penjurusan yang baik harus tetap memberikan fleksibilitas dan memungkinkan siswa untuk beradaptasi dan beralih jurusan jika diperlukan.
Perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada seluruh stakeholder, termasuk siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah, agar mereka memahami tujuan dan mekanisme penjurusan yang baru. Transparansi dan partisipasi publik sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Kesimpulannya, rencana menghidupkan kembali penjurusan di SMA/MA masih dalam tahap kajian mendalam. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara matang untuk memastikan kebijakan ini efektif dan membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.
