Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti fenomena mundurnya 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024. Ia menilai hal ini sebagai sinyal penting yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen ASN.
Puan menekankan perlunya pendekatan yang lebih strategis dan matang dalam rekrutmen CPNS. Proses rekrutmen tidak boleh hanya bersifat administratif semata. Perencanaan yang baik, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir, sangat krusial.
“Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” tegas Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Pernyataan ini menyiratkan keprihatinan atas potensi terbuangnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas akibat sistem rekrutmen yang kurang optimal.
Tingginya Angka Pengunduran Diri CPNS: Sebuah Indikator Sistemik
Puan Maharani menilai tingginya angka pengunduran diri CPNS bukan sekadar fenomena biasa. Ini merupakan indikator kuat bahwa sistem rekrutmen yang ada belum mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan generasi muda.
Salah satu kelemahan yang diidentifikasi adalah perencanaan yang kurang tepat. Ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan menjadi hambatan besar. Jika masalah ini tidak segera ditangani, negara akan kehilangan potensi SDM berkualitas.
“Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” ungkap Puan, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini bagi pembangunan nasional.
Rekomendasi untuk Reformasi Rekrutmen ASN
Puan mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN.
Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan antara lain: transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil dan transparan bagi para ASN.
Reformasi ini penting untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik untuk memperkuat pelayanan publik di Indonesia. Sistem yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen ASN.
Penjelasan BKN Terkait Pengunduran Diri CPNS
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa dari total 16.167 formasi CPNS 2024 yang awalnya kosong, setidaknya 12 persen tetap kosong meskipun sudah dilakukan optimalisasi. Dari jumlah tersebut, 1.967 orang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi.
Optimalisasi formasi dilakukan dengan menarik peserta CPNS 2024 bernilai tertinggi untuk mengisi posisi yang belum terisi. Namun, strategi ini pun tak sepenuhnya berhasil mengatasi masalah kekosongan formasi.
“Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi,” jelas Zudan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).
Alasan CPNS Mengundurkan Diri
Zudan menyebutkan beberapa alasan pengunduran diri CPNS, diantaranya: lokasi penempatan yang jauh dari domisili, ketidaksetujuan keluarga, masalah kesehatan orang tua, kesibukan studi S2 atau S3, dan ketidaksesuaian formasi yang dipilih. Faktor lain yang mengejutkan adalah anggapan bahwa gaji PNS terlalu kecil.
Contoh yang diberikan Zudan adalah kesulitan penempatan dosen di kampus-kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun ada kebijakan optimalisasi, kendala jarak dan lokasi tetap menjadi permasalahan yang signifikan.
“Kemudian sedang S2 dan S3 di tempat lain, terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Kemudian merasa penghasilannya kalau jadi PNS itu sedikit,” ungkap Zudan, menunjukkan beragam faktor yang menyebabkan pengunduran diri.
Kesimpulannya, masalah pengunduran diri CPNS ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem rekrutmen ASN. Reformasi yang komprehensif, memperhatikan berbagai faktor dari perencanaan hingga kesejahteraan ASN, sangat dibutuhkan untuk memastikan negara mendapatkan SDM berkualitas dalam pelayanan publik.
