Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah berhasil mendapatkan investor lokal untuk mendanai pengelolaan tambang yang telah mereka peroleh izinnya dari pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Gus Yahya menjelaskan bahwa proses pencarian investor dilakukan dengan fokus pada investor dalam negeri. Pihaknya telah menemukan investor yang bersedia menyediakan biaya awal untuk operasional tambang tersebut. Beliau menyatakan hal ini saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Meskipun Gus Yahya belum dapat merinci identitas investor tersebut, ia memastikan bahwa dana awal untuk pengelolaan tambang telah tersedia. Detail lebih lanjut mengenai rincian data pengelolaan tambang, menurut Gus Yahya, dipegang oleh Bendahara PBNU, Gudfan Arif Ghofur.
PBNU telah membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) sebagai badan usaha yang akan mengelola konsesi tambang seluas 25.000 hingga 26.000 hektar di Kalimantan Timur. Saham perusahaan ini dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga Nahdlatul Ulama.
Potensi dan Tantangan Pengelolaan Tambang oleh PBNU
Langkah PBNU untuk terjun ke sektor pertambangan tentu menyimpan potensi besar, terutama dalam hal peningkatan perekonomian warga NU melalui koperasi yang terlibat. Pendapatan dari pengelolaan tambang dapat digunakan untuk berbagai program sosial dan keagamaan.
Namun, langkah ini juga perlu dikawal dengan ketat agar terhindar dari potensi masalah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional tambang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi korupsi.
Aspek Lingkungan dan Sosial
Penting bagi PBNU untuk memastikan bahwa operasional pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Aspek lingkungan perlu diperhatikan secara serius untuk meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.
Komitmen terhadap prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini perlu diintegrasikan dalam strategi bisnis PBNU.
Aspek Hukum dan Regulasi
PBNU perlu memastikan bahwa semua aktivitas pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum dan regulasi akan melindungi PBNU dari potensi masalah hukum di kemudian hari.
Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga pengawas, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga transparansi operasional tambang.
Kesimpulan
Keberhasilan PBNU mendapatkan investor untuk pengelolaan tambang merupakan langkah signifikan. Namun, kesuksesan jangka panjang bergantung pada pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, dengan selalu mengutamakan aspek lingkungan, sosial, dan kepatuhan hukum.
Penting bagi PBNU untuk secara berkala mempublikasikan laporan kinerja dan keuangan terkait pengelolaan tambang untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, potensi ekonomi dari sektor pertambangan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas.
