Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jakarta berkomitmen mengawal setiap program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jakarta, Ali Muhammad Johan, menegaskan komitmen ini sebagai bentuk tanggung jawab partai dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
Program-program prioritas yang diawasi meliputi pengelolaan sampah, penyediaan hunian rakyat, pembangunan tanggul laut, peningkatan sanitasi, dan infrastruktur pendukung Sumber Daya Manusia (SDM). Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran.
Pernyataan Ali ini terkait kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi FPD untuk menegaskan komitmen pengawasan mereka.
Pengawasan Transparansi dan Pencegahan Korupsi
Ali menekankan pentingnya pengawasan terhadap setiap proyek pembangunan Pemprov Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan program-program pembangunan Pemprov Jakarta dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi warga Jakarta. FPD percaya, dengan pengawasan yang tepat dan kebijakan yang tepat pula, Jakarta akan menjadi kota yang lebih manusiawi, hijau, dan cerdas.
Isu Krusial Jakarta: Sampah, Subsidensi Tanah, dan Pembangunan Tanggul Laut
Sebelumnya, AHY telah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Kota Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia membahas sejumlah isu krusial yang dihadapi Jakarta.
Salah satu isu yang disoroti adalah subsidensi tanah di wilayah pesisir Jakarta yang mencapai 10 sentimeter per tahun. AHY menekankan perlunya pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) untuk mengantisipasi bahaya tersebut. Proyek ini, meskipun telah lama diwacanakan, membutuhkan perhatian serius mengingat ancaman yang semakin nyata.
Masalah sampah juga menjadi sorotan utama. Jakarta memproduksi 7.000 ton sampah setiap harinya. AHY mendorong Pemprov Jakarta untuk lebih serius menangani masalah ini, mengingat besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki.
Dukungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Optimisme Terhadap Kepemimpinan Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengatasi masalah sampah. Diharapkan APBD sebesar Rp 91 triliun dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan.
AHY juga menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Ia yakin Jakarta akan semakin maju di bawah kepemimpinan mereka, dengan catatan adanya komitmen yang kuat dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan pro-rakyat.
Kepemimpinan yang efektif dan kolaboratif antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat sangat penting untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota yang lebih baik. Peran serta masyarakat juga tak kalah penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pengawasan yang ketat dari FPD diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif, sehingga program-program pembangunan Pemprov Jakarta dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta.
