Oppo Indonesia merespon wacana pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Arga Simanjuntak, Head of PR Oppo Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan akan tetap menghormati dan mengikuti semua ketentuan pemerintah. “Kita siap mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan regulasi. Saya memahami bahwa dengan adanya persaingan pasar global, makanya mungkin ada pelonggaran TKDN. Again, Oppo pasti akan mengikuti semua regulasi pemerintah,” ujar Arga.
Namun, wacana pelonggaran TKDN ini menuai pro dan kontra. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pelonggaran tersebut sebagai langkah mundur yang berdampak buruk bagi industri komponen lokal dan investasi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya penguatan TKDN secara cerdas, bukan malah mengurangi kewajiban tersebut. “Dari itu semua, pelonggaran TKDN, sebenarnya merupakan ‘langkah mundur’. Buat jangka panjang, pemerintah harus perkuat TKDN dengan cara yang smart, bukan malah kurangi,” tegas Heru.
Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh kalangan pengusaha. Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) menyebutkan adanya indikasi pabrik asing bersiap meninggalkan Indonesia jika aturan TKDN dilonggarkan. Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman, menyatakan bahwa TKDN dan peraturan teknis (pertek) merupakan dua sisi mata uang yang powerful jika digunakan dengan benar. “Indikasinya ada (pabrik asing angkat kaki), ada sekali, sudah ada beberapa perusahaan. Jangankan menunggu (TKDN resmi dilonggarkan dan pertek dihapus), begitu Pak Prabowo bicara pas Sarasehan itu sudah pada ancang-ancang, ‘Oh gak perlu lagi ini pertek’, assembly-nya tutup di sini,” jelasnya.
Daniel Suhardiman menambahkan bahwa kebijakan yang konsisten sangat penting bagi perkembangan industri dalam negeri. Pembangunan pabrik perakitan (assembly) harus terus didorong agar skala ekonomi tercipta dan industri komponen serta bahan baku dapat berkembang. Perubahan kebijakan yang sering terjadi akan berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan industri. “Kalau jadi orang kebaikan (terlalu baik) juga masalah. Nah, yang sudah membangun atau men-set up (pabrik) assembly ini yang akan dengan mudah keluar. Harusnya bangun assembly, makin banyak, skala ekonominya muncul, mulai ada yang membuat industri komponen. Industri komponennya makin berkembang, industri bahan baku muncul. Nanti akan putus ini kalau pemerintah gonta-ganti kebijakan,” tambahnya.
Alasan Prabowo Mendukung Pelonggaran TKDN
Presiden Prabowo Subianto berpendapat bahwa aturan TKDN yang terlalu ketat justru membuat Indonesia tidak kompetitif di pasar global. Ia juga mempertimbangkan dampak tarif resiprokal 32 persen yang dipatok oleh Presiden AS Donald Trump. “Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif,” tegas Prabowo. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih realistis dan fleksibel dalam penerapan TKDN, mungkin dengan menggantinya dengan insentif. “Saya sangat setuju TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif. Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja!” perintahnya.
Aturan TKDN dan Dampaknya
Aturan TKDN saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Terdapat tiga opsi investasi untuk memenuhi sertifikat TKDN: skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi. Ketentuan TKDN ini sebelumnya telah berdampak pada penjualan iPhone 16 di Indonesia karena Apple sempat tidak memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan pemerintah.
Perdebatan seputar pelonggaran TKDN ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap industri dalam negeri. Di satu sisi, pelonggaran dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan menarik investasi asing. Di sisi lain, hal tersebut berpotensi menghambat perkembangan industri komponen lokal dan mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang berbagai aspek sebelum memutuskan kebijakan terkait TKDN.
Opini publik pun terbagi. Ada yang mendukung pelonggaran TKDN untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak negatif terhadap industri dalam negeri. Diskusi dan dialog yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pakar, sangat penting untuk menemukan solusi yang tepat dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak.
Kesimpulannya, perdebatan seputar pelonggaran TKDN merupakan isu kompleks yang memerlukan pertimbangan yang matang. Pemerintah harus menyeimbangkan antara peningkatan daya saing dan perlindungan industri dalam negeri. Kebijakan yang tepat dan konsisten sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
