Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan penyebab banyaknya warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok yang tidak terdata sebagai penduduk Depok meskipun telah bermukim puluhan tahun. Masalah utama terletak pada status tanah yang mereka tempati.
Kampung Baru menjadi sorotan setelah insiden pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok oleh anggota ormas pada Jumat, 18 April 2025. Ketidakjelasan status tanah ini menjadi penghalang utama bagi warga untuk mendapatkan KTP Depok.
Supian Suri menjelaskan bahwa untuk mendapatkan KTP, warga biasanya diharuskan menyertakan surat domisili dari RT dan RW setempat. Namun, di Kampung Baru, kepemilikan tanah masih belum jelas dan Pemkot Depok bahkan tidak menemukan pengurus RT dan RW di wilayah tersebut.
Ketidakadaan pengurus RT/RW dan status kepemilikan tanah yang belum jelas membuat warga kesulitan mendapatkan surat domisili. Hal ini menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengurus kependudukan dan mendapatkan KTP Depok.
Penyebab Utama Masalah Kependudukan di Kampung Baru
Permasalahan tanah menjadi akar masalah utama. Sistem kependudukan di Indonesia masih bergantung pada kepemilikan lahan atau izin dari pemilik lahan. Karena ketidakjelasan status tanah di Kampung Baru, warga kesulitan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.
Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri akan berkolaborasi mencari solusi. Mereka berkomitmen untuk membantu warga Kampung Baru agar terdaftar sebagai penduduk Depok.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini. Beliau menyatakan keprihatinan melihat banyak warga yang telah bermukim puluhan tahun namun masih belum memiliki KTP Depok, bahkan beberapa memiliki KTP dari daerah lain seperti Jakarta dan Bekasi, atau bahkan tidak memiliki KTP sama sekali.
Kronologi Pembakaran Mobil Polisi di Kampung Baru
Insiden pembakaran mobil polisi bermula dari penangkapan seorang pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinisial TS. Saat petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, terjadi perlawanan dari pelaku dan keributan yang melibatkan warga sekitar.
Keempat mobil polisi yang datang ke lokasi sempat dikejar oleh massa. Satu mobil berhasil sampai ke Polres Metro Depok, sementara tiga mobil lainnya tertahan dan dirusak, salah satunya dibakar. Sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Lima tersangka sudah ditahan, sementara empat lainnya masih dalam pengejaran pihak berwajib. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan banyak pihak dan menunjukkan adanya permasalahan sosial yang mendasar di Kampung Baru.
Analisis dan Solusi Jangka Panjang
Peristiwa ini menyoroti pentingnya penyelesaian masalah kependudukan dan kepemilikan lahan secara terintegrasi. Sistem administrasi kependudukan yang masih bergantung pada kepemilikan tanah terbukti menciptakan kesulitan bagi warga yang tinggal di wilayah dengan status tanah yang belum jelas.
Solusi jangka panjang memerlukan kerjasama antar instansi pemerintah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Mungkin diperlukan program pendataan penduduk yang lebih komprehensif dan sistematis, yang tidak hanya bergantung pada kepemilikan tanah, tapi juga mempertimbangkan faktor lama tinggal dan kepastian tempat tinggal.
Selain itu, perlu ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah di Kampung Baru secara adil dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi warga dan mencegah terjadinya konflik sosial di masa mendatang. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat agar terhindar dari tindakan anarkis seperti yang terjadi dalam insiden pembakaran mobil polisi.
Pemerintah perlu menyediakan jalur alternatif untuk mendapatkan KTP bagi warga yang terkendala oleh persyaratan administrasi yang rumit. Mempermudah akses layanan kependudukan dan memberikan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting untuk mencegah masalah serupa terjadi di tempat lain.
