Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin dari Fraksi PKB, menyoroti penggunaan kalimat “Lorem Ipsum Dolor Amet” pada tugu titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN). Kalimat yang umum digunakan sebagai placeholder dalam desain grafis ini dianggapnya mengganggu citra publik IKN dan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail dalam komunikasi publik.
Khozin menyampaikan kritik ini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Selasa, 22 April 2025. Ia menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif untuk IKN, mengingat proyek ini merupakan proyek strategis nasional.
“Ini berapa waktu yang lalu rapat terakhir dengan OIKN kami juga menyoroti terkait dengan dinamika komunikasi publik dari IKN. Ada dua isu yang muncul yang sebetulnya ini hal-hal yang tidak terlalu esensial tapi cukup menganggu dalam ruang diskusi publik, ada tugu titik nol di IKN yang kemudian ada tulisan Lorem Ipsum Dolor Amet,” ujar Khozin dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, “Lorem Ipsum itu istilah yang familiar di kalangan praktisi desain, hal-hal ini mestinya tidak terjadi. Sekali lagi ini soal komunikasi publik yang harus dikelola dengan baik.” Penggunaan placeholder tersebut dianggapnya cerminan dari kurangnya ketelitian dan pengawasan dalam proyek sebesar IKN.
Selain masalah “Lorem Ipsum”, Khozin juga mempertanyakan perubahan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Awalnya direncanakan sebagai pemindahan permanen, namun kini diubah menjadi penugasan waktu tertentu. Ia mempertanyakan pertimbangan di balik perubahan kebijakan ini serta dampaknya terhadap efektivitas pembangunan IKN.
“Apa pertimbangan perubahan mekanisme ini? Bagaimana dengan soal efektivitas dalam membangun chemistry para ASN dengan model “penugasan waktu tertentu” ini?” tanya Khozin kepada OIKN. Pertanyaan ini penting karena keberhasilan IKN juga bergantung pada partisipasi dan komitmen ASN yang bertugas di sana.
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris OIKN, Bimo Adi, mengakui adanya kesalahan dalam penulisan di tugu titik nol IKN. Ia menyatakan bahwa beberapa hal terkait proyek tersebut memang belum sepenuhnya rampung. Pengakuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pengawasan dan koordinasi proyek IKN.
“Iya, belum rampung,” aku Bimo di Kompleks Parlemen. Pernyataan singkat ini, meskipun mengakui kesalahan, tetap menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat pengawasan dan pengendalian kualitas proyek IKN.
Bimo Adi menjanjikan perbaikan atas kesalahan tersebut. “Iya, ke depan nanti akan kita perbaiki untuk hal-hal seperti itu,” katanya. Namun, janji perbaikan ini perlu dibarengi dengan langkah-langkah konkret untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan dan memastikan kualitas pengerjaan proyek IKN.
Kejadian ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap detail, bahkan hal-hal yang tampak sepele, dalam proyek skala besar seperti IKN. Ketelitian dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan citra dan reputasi IKN tetap terjaga. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek juga sangat krusial.
Perubahan mekanisme penugasan ASN juga memerlukan kajian lebih mendalam. Model penugasan waktu tertentu perlu dikaji secara matang untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan IKN. Apakah model ini akan cukup efektif untuk membangun sinergi dan kerja sama yang solid di antara para ASN yang terlibat?
