Puluhan siswa di dua sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Hampir seratus warga lainnya juga mengalami keracunan massal akibat menyantap hidangan di sebuah acara hajatan. Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi para korban.
Kasus keracunan MBG tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, menyatakan bahwa enam orang telah diperiksa, termasuk kepala SPPG, bagian gizi, accounting, kepala dapur, tim masak, tim cuci, dan tim penerima barang. Namun, AKP Tono belum dapat menyimpulkan apakah keracunan tersebut berasal dari program MBG, mengingat masih dilakukan pemeriksaan sampel makanan dan laboratorium.
“Ada enam orang yang diperiksa, di antaranya kepala SPPG, bagian gizi, accounting, kepala dapur, tim masak, tim cuci dan tim penerima barang,” ujar AKP Tono saat dihubungi, Selasa (22/4). Ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan sampel makanan sedang diperiksa di laboratorium dinas provinsi.
Kejadian keracunan terjadi pada Senin (22/4). Para siswa yang mengalami gejala pusing, mual, dan muntah-muntah langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti keracunan tersebut. Penyedia makanan dalam program MBG tentu menjadi fokus utama investigasi.
Selain kasus keracunan MBG, Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal melaporkan sekitar 98 warga Kecamatan Mande mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan hajatan. Total korban keracunan dalam dua hari terakhir mencapai sekitar 176 orang, termasuk 23 siswa SMP PGRI 1 dan 55 siswa MAN I Cianjur.
“Total warga yang mengalami keracunan selama dua hari terakhir sekitar 176 orang dengan rincian 23 orang siswa SMP PGRI 1 dan 55 orang siswa MAN I Cianjur,” kata Yusman. Pihaknya memaksimalkan penanganan korban, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, dan melakukan pemantauan kesehatan secara rutin.
Penanganan Pemerintah dan Kondisi Korban
Pemerintah Kabupaten Cianjur, melalui Bupati Mohamad Wahyu Ferdian, telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk mendata dan memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang mengalami gejala keracunan, termasuk mereka yang tidak bergejala. Tim dari setiap puskesmas ditugaskan untuk mengunjungi rumah-rumah warga guna memantau perkembangan kondisi kesehatan mereka.
Kondisi para korban keracunan, baik siswa maupun warga Mande, dilaporkan mulai membaik. Namun, pengawasan kesehatan tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas hingga mereka benar-benar pulih. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Analisis dan Rekomendasi
Kejadian keracunan massal ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan pangan, baik dalam program MBG maupun acara-acara hajatan. Standar kebersihan dan keamanan makanan harus dipatuhi secara ketat untuk mencegah kejadian serupa. Perlunya pelatihan bagi penyedia makanan tentang penanganan makanan yang aman dan higienis juga perlu diperhatikan.
Investigasi menyeluruh terhadap kedua kasus keracunan ini sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab pasti dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Hasil investigasi harus dipublikasikan secara transparan dan tindakan korektif harus segera diambil. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya peningkatan sistem pengawasan dan regulasi terkait keamanan pangan di Kabupaten Cianjur dan seluruh Indonesia.
Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai jenis makanan yang menyebabkan keracunan, bagaimana proses pengolahannya, dan bagaimana penyimpanan makanan tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui akar permasalahan dan mencegahnya di kemudian hari. Penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan makanan yang dikonsumsi.
Kesimpulannya, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan keamanan pangan. Peningkatan pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas dibutuhkan untuk mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
