Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) gencar berupaya mendamaikan konflik di Papua, khususnya di Maybrat, Papua Barat Daya. Upaya ini dinilai penting mengingat persoalan HAM di beberapa titik di Papua membutuhkan perhatian serius.
Langkah konkret telah dilakukan dengan komunikasi langsung Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM dan Stafsus Menteri HAM bidang Isu Strategis dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya di Sorong pada 23 April 2025.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menekankan pentingnya mengakhiri siklus penderitaan di Papua. “Pada akhirnya pengentasan persoalan pengungsi di Papua mensyaratkan spiral kekerasan harus dihentikan agar tercipta kehidupan aman dan damai di tanah Papua,” tegasnya.
1. Langkah Terukur Penanganan Konflik di Papua
Kementerian HAM telah merumuskan sejumlah langkah terukur. Jangka pendek difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi para pengungsi.
Sementara jangka menengah, persiapan pemulangan pengungsi ke tempat asal menjadi prioritas. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.
2. Keberhasilan Pemulangan Pengungsi di Maybrat
Sampai saat ini, 1.048 kepala keluarga (KK) pengungsi dari Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur Raya telah kembali ke rumah masing-masing.
Angka ini merupakan kemajuan signifikan mengingat sebelumnya terdapat 1.220 KK yang mengungsi pasca konflik sosial tahun 2022. Meskipun demikian, rincian jumlah pengungsi yang tersisa belum dijelaskan secara detail.
Munafrizal mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Maybrat dalam memfasilitasi pemulangan para pengungsi. “Kami mengapresiasi penanganan pengungsi yang selama ini dikerjakan pihak pemerintah Kabupaten Maybrat sehingga sebagian besar pengungsi dapat kembali ke kampung halaman mereka masing-masing,” ujarnya.
3. Dialog sebagai Kunci Perdamaian Jangka Panjang
Munafrizal menekankan pentingnya dialog untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Papua. Anak-anak Papua berhak atas masa depan yang cerah dan kehidupan yang layak.
Berbagai pengalaman konflik global membuktikan bahwa dialog merupakan kunci penyelesaian konflik. “Saya percaya sekali perdamaian jangka panjang terwujud di Papua maka akan lebih terbuka jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan untuk Papua,” pungkasnya.
Keberhasilan pemulangan sebagian pengungsi menjadi bukti nyata bahwa upaya perdamaian dan rekonsiliasi dapat membuahkan hasil. Namun, upaya ini harus terus berlanjut dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat sipil, tokoh agama, dan adat. Penting untuk memastikan akses keadilan bagi korban konflik dan memperkuat sistem perlindungan HAM di Papua agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah konflik sangat krusial untuk membangun kembali kepercayaan dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk perdamaian jangka panjang. Keberhasilan ini juga perlu diiringi dengan upaya pencegahan konflik yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
