Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pemanggilan tersebut bertujuan untuk menggali keterangan terkait penggunaan dana CSR yang diduga melibatkan Heri Gunawan. “Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” ungkap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/4).
Menurut Asep, Heri Gunawan diduga mendirikan sebuah yayasan untuk menampung dana CSR tersebut. Hal ini serupa dengan dugaan yang dialamatkan kepada Anggota DPR Komisi XI Fraksi NasDem, Satori. Kedua anggota DPR tersebut diduga menggunakan mekanisme yang sama, meskipun yayasan yang mereka dirikan berbeda.
“Jadi ini masing-masing melakukan, dia mendirikan yayasan, membentuk yayasan untuk menerima CSR. Itu kan dua-dua ini,” jelas Asep. Ia menambahkan, “Yayasannya berbeda, bukan yayasan yang sama. Itu kan untuk masing-masing, karena ini dapilnya juga berbeda. Seperti itu.”
Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah kediaman Heri Gunawan di Tangerang Selatan dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus ini. Penggeledahan tersebut menunjukkan keseriusan KPK dalam menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana CSR.
Tidak hanya itu, KPK juga melakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan dua ruangan di Departemen Komunikasi BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari (16-17 Desember 2024). Penggeledahan tersebut berlangsung selama sekitar delapan jam.
Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), untuk keperluan penyidikan. KPK juga menggeledah salah satu ruangan direktorat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana CSR ini. Kooperasi kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kasus dan mengungkap seluruh fakta yang terjadi.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggota DPR dan lembaga keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Sebagai informasi tambahan, mekanisme pengawasan dan tata kelola dana CSR perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat. Peran lembaga pengawas seperti KPK sangat krusial dalam memastikan dana CSR digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Kesimpulannya, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana CSR ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, khususnya dana CSR. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
