Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan perintangan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Bukti-bukti ini mengungkap dugaan upaya manipulasi opini publik melalui pembayaran kepada sejumlah media dan influencer.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan beberapa temuan penting. Salah satunya adalah invoice tagihan senilai Rp20.000.000 untuk pembayaran pemberitaan di sembilan media arus utama dan media online, serta media monitoring dan konten TikTok pada 4 Juni 2024. Ini menunjukkan adanya upaya terencana untuk mengendalikan narasi publik.
Selain itu, ditemukan pula nota tagihan sebesar Rp153.5 juta untuk berita-berita yang dipesan khusus guna mempengaruhi opini publik terkait beberapa kasus. Rincian pengeluaran ini menunjukkan perencanaan yang sistematis dan terstruktur dalam upaya manipulasi tersebut.
Bukti-bukti Keterlibatan dalam Manipulasi Opini Publik
Dokumen lain yang disita meliputi dokumen kampanye berita framing, rekapitulasi berita negatif tentang Kejaksaan, dan laporan realisasi pemberitaan dari Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB), kepada advokat Marcella Santoso (MS). Keberadaan dokumen ini memperkuat dugaan adanya jaringan yang terlibat dalam upaya tersebut.
Lebih lanjut, Kejagung juga menyita dokumen yang berkaitan dengan rencana penanganan perkara kasus timah dan impor gula senilai Rp2,41 miliar. Dokumen ini merinci rencana penggunaan dana untuk “gerakan sosial”, lembaga survei, seminar nasional, dan pembentukan narasi publik, termasuk melibatkan key opinion leader.
Rincian Pengeluaran untuk Pengaruh Opini Publik
Rincian pengeluaran Rp2,41 miliar untuk mempengaruhi opini publik terkait kasus timah dan impor gula sangat mengejutkan. Hal ini menunjukkan skala besar operasi manipulasi yang dilakukan. Besarnya anggaran yang dialokasikan menandakan keseriusan upaya untuk mengaburkan fakta dan kebenaran.
Penyidik juga mengamankan dokumen media monitoring Indonesia Police Watch (IPW) periode 3 Juni 2024 dan dokumen skema pemerasan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Temuan ini mengungkap adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar lingkaran yang sudah teridentifikasi.
Tersangka dan Dampak Kasus
Sebelumnya, Tim Penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan (obstruction of justice). Kasus ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya terkait dengan kasus-kasus korupsi yang terkait, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba untuk memanipulasi proses hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kejaksaan Agung menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk upaya perintangan penyidikan dan penegakan hukum.
Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dan memastikan semua pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan ditegakkan.
Kasus ini juga membuka peluang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan mekanisme pencegahan yang lebih efektif untuk mencegah manipulasi opini publik dalam proses penegakan hukum.
