Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema Opsi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (Opsen) menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada Jumat, 25 April 2025. Diskusi bertajuk “Kebijakan Opsen PKB dan Perekonomian Daerah” ini menghadirkan berbagai perspektif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian daerah.
Mahardi Tunggul Wicaksono, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian RI, menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah. Kebijakan pajak yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya, kebijakan yang kurang hati-hati dapat menghambat geliat ekonomi, termasuk sektor industri pendukungnya.
Senada dengan Mahardi, Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N. Suparman, juga menyoroti dampak Opsen PKB. Kenaikan beban pajak tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berdampak pada ekosistem industri otomotif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Ia mencatat kenaikan tarif PKB di 28 provinsi pasca implementasi UU HKPD dan skema opsen, memberikan tekanan pada konsumen dan pelaku industri.
Herman menambahkan bahwa kebijakan ini perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kemampuan fiskal daerah agar tidak melemahkan daya saing. Kenaikan tarif yang signifikan dapat membebani masyarakat dan industri otomotif, sehingga perlu pertimbangan yang matang.
Di Jawa Tengah, Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Danang Wicaksono, menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan tarif opsen sebesar 1,05 persen. Penetapan ini mempertimbangkan stabilitas keuangan daerah dan melibatkan masukan publik. Bapenda juga memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan 70 persen PKB tahun pertama untuk kendaraan bermotor yang dimutasikan dari luar Jawa Tengah.
Namun, kajian menunjukkan potensi tekanan ekonomi akibat kenaikan beban pajak. Riyanto, peneliti LPEM FEB UI, mengungkapkan bahwa dampak opsen bisa jauh melampaui ekspektasi jika tidak diiringi implementasi yang cermat. Kenaikan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah, yang mencapai 48 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand. Hal ini berpotensi meningkatkan harga mobil baru hingga 6,2 persen dan menurunkan penjualan mobil hingga 9,3 persen.
Akhmad Syakir Kurnia, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, menekankan bahwa dalam kebijakan publik, terminologi ‘untung-rugi’ bukan acuan utama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Opsen seharusnya menjadi insentif untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan prinsip perpajakan yang adil, pasti, nyaman, dan efisien.
Keluhan juga datang dari pelaku industri otomotif. Sekretaris I Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), Eddy Sumedi, mengungkapkan kekhawatiran akan penurunan penjualan otomotif nasional akibat tambahan beban pajak dari Opsen PKB, apalagi ditambah dengan daya beli masyarakat yang sedang turun dan suku bunga bank yang belum turun. Ia berharap kebijakan ini dievaluasi ulang agar tidak menjadi hambatan tambahan bagi industri.
Sebagai informasi tambahan, perlu dikaji lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang Opsen PKB terhadap perekonomian daerah. Studi komprehensif yang melibatkan berbagai variabel ekonomi makro dan mikro sangat penting untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan ini. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan tidak merugikan sektor-sektor penting perekonomian.
Selain itu, perlu dipertimbangkan pula mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan Opsen PKB. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan agar kebijakan ini berjalan adil dan efektif. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kesimpulannya, kebijakan Opsen PKB merupakan kebijakan yang kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Perencanaan yang matang, evaluasi berkala, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan ini memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
