Penjualan motor listrik di Indonesia masih jauh dari target pemerintah. Meskipun pemerintah gencar mendorong adopsi kendaraan listrik, angka penjualan hingga awal April 2025 hanya sekitar 2.000 unit. Angka ini sangat jauh dari target 200.000 unit yang ditetapkan untuk akhir tahun.
Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Eko Prabowo, menjelaskan bahwa penyebab utama lesunya penjualan motor listrik adalah ketidakjelasan insentif pemerintah. “Sekarang ini penjualan sepeda motor listrik dengan berbagai skema yang ada (tahun lalu) akhirnya kembali ke skema semula, kita jual dengan kondisi yang ngga ada subsidi, tapi karena masyarakat tau bahwa tahun kemarin ada subsidi jadi banyak yang nunggu akhirnya nggak membeli dulu, nahan membeli,” ujarnya kepada CNBC Indonesia.
Pada tahun 2024, penjualan motor listrik sempat melonjak drastis berkat insentif potongan harga hingga Rp 7 juta per unit. Namun, program insentif tersebut belum diperpanjang di tahun 2025, membuat produsen dan konsumen sama-sama menunggu kejelasan kebijakan pemerintah. Hingga pertengahan April, belum ada pengumuman resmi mengenai kebijakan baru insentif ini.
Tantangan Adopsi Motor Listrik di Indonesia
Ketidakjelasan insentif pemerintah bukan satu-satunya hambatan. Produsen motor listrik juga menghadapi berbagai tantangan lain, termasuk keterbatasan infrastruktur pengisian daya (SPKLU) yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Hal ini membuat konsumen ragu untuk beralih ke motor listrik karena khawatir kesulitan mengisi daya.
Harga baterai yang relatif tinggi juga menjadi kendala signifikan. Baterai merupakan komponen utama motor listrik dengan harga yang cukup mahal, sehingga mempengaruhi harga jual motor listrik secara keseluruhan dan membuatnya kurang kompetitif dibandingkan motor konvensional.
Selain itu, masih ada keraguan masyarakat terhadap daya tahan dan performa motor listrik jangka panjang. Kurangnya edukasi dan informasi yang memadai mengenai teknologi motor listrik juga turut berperan dalam rendahnya minat masyarakat.
Permintaan Aismoli kepada Pemerintah
Aismoli telah mengirimkan surat kepada beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk meminta agar program insentif motor listrik tahun 2024 dilanjutkan. Mereka mengusulkan agar besaran subsidi tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
Aismoli juga telah berdiskusi dengan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, untuk membahas skema subsidi yang tepat. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap industri motor listrik, mengingat stok motor listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40% saat ini sedang menumpuk di pabrik dan dealer.
“Kita sudah bersurat ke Kementerian terkait Kemenko Ekonomi, Menkeu, Menperin, Menteri ESDM karena yang diberi subsidi bukan hanya motor baru, tapi konversi juga. Kita usulkan tahun 2025 diteruskan yang 2024 saja karena sudah bagus sistem. Dan besaran subsidi, kalau bisa jangan dikurangi,” kata Budi (nama lengkap tidak disebutkan dalam sumber berita).
“Perlu percepatan supaya ngga menggantung seperti sekarang ini, sehingga masyarakat bisa langsung membeli dan kemudian industri dengan persiapan cukup banyak bisa langsung menjual karena sekarang kita overstock, jadi banyak barang motor listrik dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40% sekarang banyak numpuk, bukan hanya di industri, tapi di diler-diler,” lanjut Budi.
Situasi ini menyebabkan produsen menahan pasokan, sementara konsumen memilih menunggu kejelasan kebijakan pemerintah. Tanpa adanya insentif, harga motor listrik akan tetap tinggi dan kurang menarik dibandingkan motor konvensional. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong percepatan adopsi motor listrik di Indonesia.
Kesimpulannya, penjualan motor listrik yang lesu di awal tahun 2025 merupakan cerminan dari berbagai kendala yang kompleks, mulai dari ketidakjelasan insentif pemerintah hingga tantangan infrastruktur dan persepsi masyarakat. Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, produsen, dan konsumen untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mencapai target penjualan motor listrik yang telah ditetapkan.
