Tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah menyatakan bahwa persiapan pelaporan terkait isu ijazah palsu mantan presiden tersebut telah memasuki tahap final. Pelaporan ini, yang rencananya akan menyasar empat orang, kini hanya menunggu restu dari Jokowi sendiri.
Anggota tim kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menjelaskan bahwa tim telah memberikan analisis hukum, gambaran luas kasus, fakta-fakta, dan analisa yang dibutuhkan kepada Jokowi untuk dipertimbangkan. Keputusan akhir, tetap berada di tangan Jokowi. Perkembangan terkini, termasuk hasil pengumpulan bukti dan dokumen terkait isu ijazah palsu, telah disampaikan kepada Jokowi.
Yakup Hasibuan menyatakan bahwa tim kuasa hukum hampir menyelesaikan proses finalisasi pelaporan. Langkah hukum akan segera diambil dalam waktu dekat. Identitas empat orang yang akan dilaporkan masih dirahasiakan untuk sementara waktu, meskipun Yakup memastikan bahwa terdapat dugaan tindak pidana yang kuat terkait keempat orang tersebut.
Pertemuan Jokowi dan Tim Kuasa Hukum
Presiden Jokowi bertemu dengan tim kuasa hukumnya di Menteng, Jakarta Pusat, untuk membahas pelaporan dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu. Pertemuan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh lima orang anggota tim kuasa hukum, termasuk Yakup Hasibuan. Sejumlah tokoh juga terlihat mengunjungi Jokowi sebelum pertemuan dengan tim kuasa hukumnya, termasuk mantan Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki.
Sebuah dokumen berjudul “Kajian Pengaduan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan/atau Pencemaran Nama Baik” terlihat dibawa oleh tim kuasa hukum. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pelaporan akan difokuskan pada aspek pencemaran nama baik yang diakibatkan oleh penyebaran isu ijazah palsu.
Jokowi sebelumnya telah menyatakan pertimbangannya untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut. Ia menganggap tudingan ijazah palsu sebagai fitnah murahan dan hoaks yang merugikan nama baiknya.
Respons Jokowi terhadap Isu Ijazah Palsu
Isu ijazah palsu Jokowi kembali muncul meskipun Universitas Gadah Mada (UGM) telah secara tegas menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Namun, keraguan tetap muncul dari beberapa pihak, bahkan muncul analisis yang menyatakan ijazah yang beredar di publik adalah palsu.
Jokowi sendiri telah menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa itu adalah fitnah murahan yang telah dibantah berulang kali, termasuk oleh pihak UGM. Ia menegaskan bahwa keaslian ijazahnya telah diklarifikasi secara jelas dan tegas oleh pihak universitas.
Jokowi menjelaskan bahwa ia telah berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya terkait isu tersebut, dan mempertimbangkan langkah hukum. Ia menekankan bahwa ia benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazah yang diterimanya adalah ijazah resmi yang dikeluarkan oleh universitas. Pernyataan tersebut telah disampaikan berkali-kali oleh pihak UGM.
Meskipun UGM telah mengeluarkan pernyataan resmi, isu ijazah palsu Jokowi tetap beredar. Perlu ditekankan pentingnya verifikasi informasi dan menghindari penyebaran berita hoaks yang dapat merugikan pihak lain. Proses hukum yang akan diambil Jokowi diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan terkait isu ini. Langkah hukum ini juga berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Peran media massa dan platform media sosial dalam mengontrol penyebaran hoaks juga sangat krusial. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
