Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan oleh dugaan kasus kekerasan dan eksploitasi finansial yang dialami peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sriwijaya (Unsri) di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hoesin. Akun Instagram @ppdsgramm menjadi wadah pengungkapan berbagai keluhan dan pengalaman menyedihkan para peserta PPDS ini.
Salah satu peserta PPDS Unsri mengungkapkan pengalaman pahitnya melalui tangkapan layar pesan di akun tersebut. Ia mengaku harus mengeluarkan biaya pribadi yang cukup besar selama menjalani pendidikan. Biaya ini meliputi pembelian obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan dan tidak disediakan oleh pihak rumah sakit.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan terpaksa menanggung biaya makan empat kali sehari untuk oknum senior. Meskipun ia mengaku tidak keberatan membantu seniornya, ketidakadilan muncul karena ia tidak mendapatkan timbal balik yang memadai dari para konsulen saat menghadapi masalah atau dimarahi.
Eksploitasi Finansial dan Kekerasan oleh Oknum Konsulen
Peserta PPDS ini merasa dipaksa mengeluarkan uang pribadi untuk kepentingan senior dan oknum konsulen tanpa adanya transparansi dan dukungan yang seimbang. Hal ini menciptakan situasi yang tidak adil dan merugikan para peserta didik.
Ia menjelaskan bahwa hubungan senior-junior yang seharusnya mendukung proses pembelajaran justru berubah menjadi hubungan yang bersifat eksploitatif. Mereka seolah dipaksa melayani kebutuhan pribadi senior tanpa mendapatkan perlakuan yang adil sebagai imbalannya.
Tidak hanya satu, akun @ppdsgramm juga mengungkapkan beberapa pengalaman mirip dari peserta PPDS Unsri lainnya, termasuk dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum konsulen. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan mencoreng citra dunia pendidikan kedokteran.
Sistem yang Bermasalah?
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sistem pendidikan dan pengawasan di lingkungan PPDS Unsri. Apakah ada celah atau kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan kekerasan seperti ini? Perlu adanya investigasi menyeluruh untuk mengungkap apakah perilaku ini merupakan tindakan individu atau merupakan bagian dari budaya yang lebih luas.
Perlu ditelusuri juga apakah ada mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah diakses bagi para peserta PPDS untuk melaporkan perlakuan tidak adil atau kekerasan yang mereka alami. Jika mekanisme tersebut kurang efektif atau tidak ada, maka perlu segera dilakukan perbaikan.
Tanggung Jawab Institusi
Universitas Sriwijaya dan Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hoesin memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menangani kasus ini secara serius dan transparan. Mereka harus segera melakukan investigasi independen untuk mengungkap fakta dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah. Keterbukaan dan perbaikan sistem sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Selain itu, pihak universitas dan rumah sakit perlu memberikan perlindungan dan dukungan kepada para peserta PPDS yang menjadi korban. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan jaminan keselamatan selama menjalani pendidikan.
Langkah ke Depan
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan kedokteran. Pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan bebas dari eksploitasi dan kekerasan harus menjadi prioritas utama. Perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran etika profesi, dan penguatan mekanisme pengaduan merupakan langkah-langkah krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan melindungi hak-hak peserta PPDS. Regulasi yang jelas dan kuat dibutuhkan untuk mencegah praktik-praktik tidak etis di dunia pendidikan kedokteran.
