Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah membantah kabar perombakan kabinet atau reshuffle yang menyasar posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyusul penunjukan dirinya sebagai Juru Bicara Istana Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.
“Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa,” tegas Prasetyo kepada wartawan pada Selasa (22/4).
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memintanya untuk aktif membantu menyampaikan rencana, program, dan keberhasilan pemerintahan kepada publik. Permintaan tersebut bukan hanya ditujukan kepadanya, tetapi juga kepada seluruh menteri teknis agar meningkatkan komunikasi publik.
Selain itu, Prasetyo juga mengungkapkan rencana penambahan dua juru bicara baru untuk membantu tugasnya. Mereka adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo. Pengalaman keduanya dinilai sangat berharga untuk membantu tugas-tugas komunikasi publik pemerintah.
“Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara,” jelasnya.
Penambahan Juru Bicara dan Peran PCO
Pengumuman penambahan juru bicara ini muncul setelah Prasetyo sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif sebagai Juru Bicara Presiden. Ia menekankan bahwa perannya sebagai juru bicara tidak akan menggantikan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.
“Kita semua diharapkan menjadi Juru Bicara terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya pada Kamis (17/4).
Prasetyo menegaskan bahwa PCO tetap menjalankan fungsinya, dan ia hanya membantu dalam hal komunikasi publik terkait kepresidenan. Kerja sama dan koordinasi antara dirinya, PCO, dan juru bicara baru akan memastikan efektifitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu,” tambahnya.
Analisis Situasi dan Implikasinya
Penambahan jumlah juru bicara pemerintah bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efektifitas komunikasi publik. Dengan adanya beberapa juru bicara, diharapkan informasi dapat disampaikan lebih luas dan merata ke berbagai segmen masyarakat.
Namun, hal ini juga dapat menimbulkan potensi inkonsistensi pesan jika tidak dikelola dengan baik. Koordinasi yang kuat antar juru bicara dan dengan PCO menjadi kunci keberhasilan strategi komunikasi ini. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak perlu ditekankan agar informasi yang disampaikan konsisten dan terhindar dari misinterpretasi.
Perubahan strategi komunikasi ini juga patut dikaji lebih lanjut, termasuk dampaknya terhadap citra pemerintah dan efektivitas penyampaian kebijakan. Evaluasi periodik perlu dilakukan untuk memastikan strategi ini berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak positif bagi publik.
Kesimpulannya, penambahan juru bicara dan penegasan peran PCO menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efektifitas komunikasi publik. Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada koordinasi yang kuat dan konsistensi pesan yang disampaikan.
