Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini melakukan blusukan ke Bekasi dan menemukan permasalahan biaya study tour sekolah yang memberatkan orang tua siswa. Keluhan ini disampaikan langsung oleh seorang ibu kepada Dedi Mulyadi saat kunjungannya.
Ibu tersebut menceritakan bahwa anaknya yang bersekolah di SMK Karya Pembaharuan Bekasi diwajibkan mengikuti study tour ke Bali dengan sistem pembayaran cicilan Rp150.000 per bulan selama tiga tahun. Hal ini menimbulkan beban finansial yang cukup besar bagi keluarga.
Total biaya study tour tersebut, termasuk biaya lain-lain, mencapai Rp5 juta hingga Rp6 juta. Jumlah ini tentu sangat memberatkan, apalagi jika dikaitkan dengan biaya pendidikan lainnya seperti SPP.
Respon Dedi Mulyadi dan Tindakan yang Diambil
Mendengar keluhan tersebut, Dedi Mulyadi langsung memberikan reaksi tegas. Ia meminta pihak SMK Karya Pembaharuan Bekasi untuk menghentikan rencana study tour ke Bali. Ia menekankan bahwa izin study tour berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi juga menegaskan akan mengambil tindakan nyata jika sekolah tetap memaksakan rencana study tour tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah diinstruksikan untuk segera menghubungi pihak sekolah dan menyampaikan instruksi penghentian kegiatan.
Sikap tegas Dedi Mulyadi ini didasari oleh keprihatinannya terhadap beban ekonomi orang tua siswa yang semakin berat akibat biaya pendidikan yang tinggi. Ia berpendapat bahwa study tour seharusnya lebih mengedepankan nilai edukatif, bukan sekadar ajang komersialisasi oleh sekolah.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terkait Study Tour
Sebenarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan larangan study tour keluar kota pada Mei 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan. Alasan utama larangan ini adalah untuk memastikan keselamatan peserta didik.
Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Namun, tampaknya kebijakan ini belum sepenuhnya dipatuhi oleh semua sekolah, seperti yang terjadi di SMK Karya Pembaharuan Bekasi.
Analisis Situasi dan Solusi yang Mungkin
Kasus ini menggambarkan permasalahan yang lebih luas tentang biaya pendidikan di Indonesia. Biaya study tour yang tinggi seringkali menjadi beban tambahan bagi orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan juga kesadaran dari pihak sekolah untuk tidak menjadikan study tour sebagai sumber pendapatan tambahan.
Selain pengawasan, perlu juga adanya transparansi dalam penganggaran biaya study tour. Sekolah harus memberikan rincian biaya yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua siswa. Alternatif lain adalah dengan mencari alternatif study tour yang lebih murah dan terjangkau, misalnya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata edukatif di daerah setempat.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya dialog antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Komunikasi yang terbuka dapat membantu menghindari konflik dan memastikan bahwa pendidikan tetap terjangkau dan bermutu bagi semua siswa.
Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan siswa dan orang tua mereka. Pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua orang tanpa harus membebani mereka secara ekonomi.
