Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kembali menjadi sorotan publik setelah melakukan perjalanan liburan ke Jepang selama libur Lebaran 2025 tanpa izin. Perjalanan ini terungkap setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunggah foto-foto liburan Lucky di media sosialnya.
Unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari warganet, mengingat perjalanan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atasannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait etika dan profesionalisme seorang kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
Kronologi perjalanan Lucky Hakim ke Jepang bermula dari rencana liburan yang telah ia susun sejak Desember 2024, jauh sebelum ia dilantik sebagai Bupati Indramayu. Ia berencana berlibur dari tanggal 2 hingga 11 April 2025, namun permohonan cutinya ditolak.
Kemudian, Lucky mengubah jadwal keberangkatannya menjadi 2 hingga 6 April 2025, bertepatan dengan cuti bersama Lebaran. Ia beralasan hampir seluruh kantor pemerintahan di Indramayu tutup, kecuali puskesmas dan rumah sakit. Namun, alasan ini dianggap kurang tepat oleh banyak pihak.
Kronologi dan Reaksi atas Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang
Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang bersama anak-anaknya menimbulkan kontroversi karena dilakukan tanpa izin resmi dari Gubernur Jawa Barat. Meskipun ia mengklaim telah membeli tiket jauh sebelum pelantikan, kekurangan komunikasi dan transparansi yang ditunjukkannya menjadi sorotan.
Gubernur Dedi Mulyadi, yang mengetahui perjalanan Lucky melalui media sosial, menyatakan bahwa Lucky tidak mengajukan izin cuti baik secara tertulis maupun melalui pesan singkat. Hal ini semakin memperkuat dugaan pelanggaran etika dan aturan yang dilakukan oleh Bupati Indramayu tersebut.
Setelah kembali ke Indonesia, Lucky Hakim langsung memenuhi panggilan Kemendagri untuk memberikan klarifikasi. Ia menyatakan telah melakukan open house pada hari pertama Lebaran dan bahwa pada hari kedua, hampir semua ASN dan kepala dinas mengajukan cuti. Ia berdalih berangkat ke Jepang atas dasar asumsi bahwa itu merupakan hari cuti bersama.
Namun, penjelasan tersebut tetap tidak sepenuhnya diterima publik. Banyak yang menilai bahwa sebagai kepala daerah, Lucky seharusnya lebih teliti dan bertanggung jawab dalam merencanakan liburan, terutama yang melibatkan perjalanan ke luar negeri.
Dampak dan Pelajaran dari Kejadian Ini
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan terhadap kepala daerah dan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Bagaimana seharusnya sistem pengawasan diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali?
Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku. Komunikasi yang baik dan transparan dengan atasan merupakan kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan kontroversi di masa mendatang.
Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak dari tindakan seorang pejabat publik, terutama jika berkaitan dengan penggunaan dana negara atau waktu kerja. Meskipun Lucky menyatakan telah membeli tiket sendiri, pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan dan penggunaan waktu kerja tetap ada.
Secara keseluruhan, perjalanan Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin merupakan kasus yang kompleks yang menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan etika di dalam pemerintahan.
Ke depannya, diharapkan terdapat mekanisme yang lebih kuat untuk mencegah dan menangani kasus serupa agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga.
