Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyuarakan kekhawatirannya terkait lambatnya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menetapkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung. Hal ini menghambat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kegelisahan ini disampaikan Kang DS (sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna) saat menghadiri Halal bi Halal bersama PCNU Kabupaten Bandung dan sosialisasi MBG di Gedung Mochammad Toha, Soreang, Kamis (24/4). Dari total 361 titik SPPG yang dibutuhkan, baru 15 titik yang terealisasi. Satu titik SPPG melayani 3.500 jiwa.
Kang DS menekankan antusiasme masyarakat Kabupaten Bandung terhadap program MBG. Dukungan mengalir dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan. Ia langsung menanyakan kepada BGN mengenai percepatan proses penentuan titik lokus SPPG.
Pemkab Bandung, melalui Dinas Koperasi dan UKM, siap mendukung pembiayaan pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan melalui dana APBD. Bank Bjb juga siap membantu. Hampir 60 pondok pesantren siap menjadi SPPG, dan PCNU Kabupaten Bandung berkomitmen aktif berperan serta.
Kang DS mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar wacana, melainkan janji politik yang harus terealisasi pada 2025-2030. Target implementasi di seluruh Indonesia ditargetkan akhir Desember 2025. Ia meminta BGN mempercepat proses penentuan lokus SPPG berdasarkan aspirasi pimpinan pesantren, dan meminta dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Bapak Asep Romny Romaya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tantangan Implementasinya
Program MBG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Program ini menargetkan penyediaan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tersedianya SPPG yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.
Lambatnya penetapan lokasi SPPG di Kabupaten Bandung menjadi kendala utama dalam implementasi MBG di daerah tersebut. Kurangnya jumlah SPPG akan menyebabkan kesulitan dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan gizi. Hal ini dapat berdampak pada kegagalan pencapaian target program MBG secara nasional.
Peran Koperasi Merah Putih dalam MBG
Pemerintah Kabupaten Bandung telah menginisiasi pembentukan Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan sebagai bagian dari strategi implementasi MBG. Koperasi ini akan berperan penting dalam pengelolaan dan pendistribusian makanan bergizi kepada masyarakat. Pembentukan koperasi ini juga sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2025.
Pemkab Bandung memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih dengan menggratiskan biaya pendiriannya. Dukungan dari Bank Bjb juga akan mempermudah akses permodalan bagi koperasi tersebut. Target pembentukan KMP di 280 desa/kelurahan adalah sebelum Hari Koperasi 12 Juli 2025.
Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk diharapkan dapat segera ditunjuk menjadi SPPG untuk mempercepat proses distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Hal ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, BGN, dan berbagai pihak terkait.
Kesimpulan
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, dan secara nasional, sangat bergantung pada percepatan penetapan lokasi SPPG. Kerjasama dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, BGN, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan dan memastikan program ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Dukungan dari DPR RI juga sangat penting untuk mendorong percepatan proses ini.
