Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggara Sistem Elektronik Infrastruktur Informasi Vital (IIV) pada Selasa, 22 April 2025, di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat. Rapat ini bertujuan utama untuk memperkuat kolaborasi dalam mengamankan data dan sistem penting Indonesia dari ancaman siber yang semakin kompleks.
Berbagai pihak terkait hadir untuk berkoordinasi dan bertukar informasi terkini seputar keamanan siber. IIV sendiri mencakup sistem elektronik krusial bagi sektor-sektor strategis negara, seperti energi, keuangan, dan transportasi. Gangguan pada sistem ini berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 mendorong pengamanan IIV yang dikoordinasikan oleh BSSN. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan siber nasional yang kuat dan tangguh.
Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Ketahanan Siber Nasional
Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pemangku kepentingan. Beliau mendorong percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di setiap instansi, sesuai arahan Presiden. BSSN siap memberikan asistensi penuh dalam proses percepatan tersebut.
Nugroho juga menjelaskan bahwa Gov-CSIRT BSSN dapat dijadikan contoh dalam pembentukan dan pengoperasionalan TTIS Sektoral. Pentingnya mengadopsi prinsip “security by design” juga ditekankan. Suksesnya program prioritas pemerintah seperti Government Technology (GovTech) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat bergantung pada transformasi digital yang aman.
Beliau mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pengelolaan IIV, serta kapabilitas TTIS yang telah ada. “Hal yang urgent pada forum ini adalah mari kita bersama memiliki komitmen untuk meningkatkan awareness dan kapasitas dari infrastruktur informasi vital yang kita miliki serta eksistensi dan kapabilitas dari Tim Tanggap Insiden Siber di masing-masing Kementerian dan Lembaga,” tegas Nugroho.
Ancaman Siber Terkini dan Solusi Strategis
Rapat koordinasi juga membahas ancaman siber terkini, termasuk pelajaran berharga dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan serangan ransomware di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA). Kedua kasus ini memberikan gambaran nyata tentang kerentanan sistem dan pentingnya kesiapsiagaan.
Fokus utama rapat adalah kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan DTSEN dan GovTech. Pembentukan TTIS di seluruh instansi pemerintah juga menjadi agenda penting untuk memastikan respon cepat dan efektif terhadap serangan siber.
Sekitar 150 peserta dari BSSN dan berbagai sektor IIV – keuangan, energi, pangan, TIK, transportasi, kesehatan, pertahanan, dan pemerintahan – turut hadir. Setiap perwakilan diharapkan memberikan masukan terkait rencana kerja keamanan siber 2025, kebijakan keamanan siber, dan potensi kerja sama dengan BSSN.
Pengamanan Sistem Elektronik Nasional dan IIV di Sektor Keuangan
Rapat membahas secara khusus keamanan siber dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan perlindungan IIV di sektor keuangan. Sektor keuangan, dengan kerentanannya yang tinggi terhadap serangan siber, memerlukan perhatian khusus dan pengamanan yang lebih ketat.
Harapannya, rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan mempercepat upaya pengamanan sistem elektronik nasional secara berkelanjutan. Kerja sama dan koordinasi antar sektor menjadi kunci utama dalam membangun pertahanan siber yang kokoh.
Dengan adanya kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman siber masa depan dan memastikan keamanan data serta sistem informasi vital negara.
Gambar yang ditampilkan dalam artikel menunjukkan kegiatan rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Infografis yang menyertai artikel memberikan informasi visual tentang strategi pemerintah dalam mengatasi serangan siber.
