Dugaan aksi premanisme yang menghambat investasi di Indonesia kembali mencuat. Kali ini, bukan hanya BYD yang menjadi korban, tetapi juga Vinfast, perusahaan otomotif asal Vietnam. Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, membenarkan adanya laporan gangguan terhadap investasi Vinfast.
Moeldoko menyatakan, “Saya juga pernah mendapat laporan seperti Vinfast ada gangguan tapi kami sudah bantu untuk dikoordinasikan ke wilayah setempat,” pernyataan tersebut disampaikannya di Jakarta, Selasa (22/4).
Meskipun Moeldoko tidak merinci detail gangguan dan ormas yang terlibat, kasus ini menyoroti permasalahan serius yang menghambat iklim investasi di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa transparansi dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjamin keamanan investasi asing maupun domestik.
Investasi Vinfast di Subang
Vinfast telah memulai pembangunan pabriknya di Subang, Jawa Barat, dengan investasi awal sebesar US$200 juta atau sekitar Rp3,2 triliun (kurs saat itu). Pabrik yang berdiri di lahan lebih dari 100 hektar ini ditargetkan mampu memproduksi 50 ribu unit mobil listrik per tahun.
Proyek ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.000 hingga 3.000 orang. Vinfast menargetkan pabrik akan beroperasi pada kuartal IV 2025, memproduksi mobil listrik setir kanan untuk pasar Indonesia dan sekitarnya.
Dampak Negatif Premanisme terhadap Investasi
Aksi premanisme seperti ini memberikan citra negatif bagi Indonesia di mata investor internasional. Kejadian ini dapat menghambat masuknya investasi baru dan bahkan membuat investor yang sudah ada ragu untuk melanjutkan proyek mereka.
Selain kerugian ekonomi, premanisme juga menciptakan ketidakpastian hukum dan keamanan. Hal ini dapat berdampak pada iklim bisnis yang tidak kondusif dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Pentingnya Keamanan dan Stabilitas Investasi
Moeldoko menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga. Ia meminta semua elemen masyarakat untuk mendukung pihak-pihak yang berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan.
“Jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah satu sisi ironis. Kita perlu peluang untuk kerja, ada orang datang berikan peluang malah diganggu orang lain,” tegas Moeldoko. Pernyataan ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan investor untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Langkah-langkah Konkret yang Dibutuhkan
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah premanisme yang menghambat investasi. Hal ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku premanisme, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi.
Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung iklim investasi yang kondusif. Partisipasi aktif semua pihak sangat penting untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang menarik bagi para investor.
Perlu juga dilakukan evaluasi terhadap sistem perizinan dan birokrasi yang mungkin menjadi celah bagi praktik premanisme. Penyederhanaan prosedur dan transparansi dalam proses perizinan dapat mengurangi potensi terjadinya pungutan liar dan tindakan-tindakan ilegal lainnya.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan investasi yang aman, transparan, dan kondusif. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menarik investasi yang lebih besar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pernyataan Moeldoko mengenai pentingnya menjaga kondusifitas iklim investasi dan dukungan terhadap investor yang membuka lapangan kerja menjadi poin krusial yang perlu diperhatikan oleh semua pihak.
