Nelayan Natuna di Kepulauan Riau kembali dihantui keresahan. Keberadaan ratusan kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam yang beroperasi di Laut Natuna Utara, menggunakan pukat trawl, menjadi ancaman serius bagi mata pencaharian mereka. Aktivitas penangkapan ikan ilegal ini terjadi pada Jumat (25/4), menimbulkan kekhawatiran akan kelestarian sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan lokal.
Hengki Aboi, seorang nelayan Natuna, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menyatakan bahwa bukan hanya puluhan, melainkan ratusan kapal Vietnam yang dengan bebasnya menangkap ikan di wilayah tersebut. Penggunaan pukat trawl, metode penangkapan yang merusak lingkungan dan dilarang di Indonesia, semakin menambah kekesalan nelayan.
Hengki mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut Natuna Utara. Ia menyayangkan minimnya patroli dan pengawasan di laut, sementara kapal pengawas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) lebih sering berada di pelabuhan. “Itu bukan puluhan, ratusan kapal Vietnam. Jadi, tolonglah pemerintah terkait lebih perketat penjagaannya gitu, jangan kapal nyandar aja di pelabuhan, tapi kerjanya enggak ada,” tegas Hengki.
Aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh KIA Vietnam ini berdampak signifikan terhadap hasil tangkapan nelayan lokal. Penurunan drastis hasil tangkapan membuat nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hengki bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan masa kepemimpinan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, di mana keamanan laut Natuna terjaga dan hasil tangkapan nelayan melimpah.
“Sekarang hasil tangkapan kami, baru pulang sepuluh hari kerja, kami cuma aduh, buat makan aja nggak dapat. Jadi, tolonglah seperti Menteri Susi dulu lah, keamanan di laut kami terjamin, hasil tangkapan kami meningkat,” ungkap Hengki dengan nada kecewa.
Distrawandi, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau, menambahkan bahwa meskipun PSDKP dan Bakamla telah menangkap dua kapal ikan Vietnam pada Senin (14/4), masalah penangkapan ikan ilegal masih terus terjadi. Ia menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan patroli rutin di Laut Natuna Utara untuk mencegah aktivitas ilegal tersebut.
“Kami berharap peran pemerintah, peran penegak hukum dalam hal ini lebih gesit dan lebih giat lagi, untuk lakukan patroli rutin sehingga kapal-kapal tersebut bisa ditangkap,” kata Distrawandi. HNSI Kepri, menurutnya, sering menerima keluhan dari nelayan Natuna terkait maraknya aktivitas KIA Vietnam.
Selain KIA Vietnam, nelayan Natuna juga melaporkan adanya kapal perang asing yang terlihat berpatroli di wilayah tersebut. Kehadiran kapal perang asing ini memicu pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab negara lain dalam menjaga keamanan dan kelestarian laut Natuna Utara.
Situasi ini menuntut respon cepat dan tegas dari pemerintah Indonesia. Perlu peningkatan kerjasama antar instansi terkait, peningkatan patroli laut, dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi nelayan lokal dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Keberhasilan dalam mengatasi masalah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan nelayan, tetapi juga pada upaya pelestarian lingkungan laut Indonesia.
Perlu dipertimbangkan pula kajian lebih mendalam mengenai strategi penanggulangan pencurian ikan di perairan Natuna, meliputi kerjasama internasional, teknologi pengawasan yang lebih canggih, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan perikanan. Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan dan bantuan kepada nelayan lokal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan penangkapan ikan ilegal.
Kesimpulannya, masalah penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah. Perlu strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kedaulatan wilayah perairan Indonesia dan kesejahteraan nelayan lokal terlindungi.
