Gerbang SMK PGRI 24 Kalideres, Jakarta Barat, digembok oleh ahli waris pada Jumat, 25 April 2025, mencegah siswa masuk sekolah. Peristiwa ini viral di media sosial dan menimbulkan keprihatinan publik terkait terganggunya akses pendidikan akibat sengketa lahan.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Diding Wahyudin, membenarkan insiden tersebut. Pihaknya langsung melakukan mediasi dan berhasil membuka gerbang sekolah sehingga siswa dapat kembali belajar.
Penggembokan dilakukan oleh yayasan atau ahli waris yang terlibat sengketa lahan tempat sekolah berdiri. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan siswa menunggu di depan gerbang yang terkunci, namun mereka tetap tenang dan tidak anarkis.
Sengketa Lahan dan Dampaknya pada Pendidikan
Sengketa lahan ini menyoroti permasalahan krusial dalam pengelolaan aset pendidikan di Indonesia. Seringkali, proses hukum yang berbelit dan lamban berdampak negatif pada kegiatan belajar mengajar, merugikan siswa yang menjadi korban.
Kejelasan status kepemilikan lahan menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan pendidikan di SMK PGRI 24 Kalideres dan sekolah-sekolah lain yang menghadapi masalah serupa. Tanpa kepastian hukum, sekolah rentan terhadap gangguan dan ancaman penutupan.
Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa lahan yang melibatkan sekolah. Mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan perlu didorong agar prosesnya lebih cepat dan efisien.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan dan instansi terkait, harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Kejelasan status lahan sekolah perlu diberikan sesegera mungkin.
Selain itu, perlu ada mekanisme pencegahan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya sengketa lahan serupa di masa depan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi pengelolaan aset pendidikan dan penguatan pengawasan.
Masyarakat juga perlu turut berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika terjadi permasalahan terkait akses pendidikan. Partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan hak pendidikan setiap warga negara terlindungi.
Langkah-langkah Ke Depan
Setelah mediasi berhasil membuka gerbang sekolah, proses hukum terkait sengketa lahan tetap harus berjalan. Pihak terkait perlu memberikan kepastian hukum dan menjamin tidak akan ada lagi gangguan terhadap kegiatan belajar mengajar di SMK PGRI 24 Kalideres.
Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset sekolah di Jakarta Barat perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah pencegahan dini.
Kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan sekolah harus menjadi prioritas dan diatasi secara cepat, adil, dan transparan agar tidak mengorbankan hak pendidikan siswa.
Diharapkan, kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap aset pendidikan dan memastikan keberlangsungan pendidikan bagi generasi muda.
