Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, menyampaikan klarifikasi resmi terkait kesalahan informasi pada situs web resmi pemerintahan. Kesalahan tersebut berupa penyebutan jabatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, dalam sebuah berita yang diterbitkan pada 24 April 2025.
Berita tersebut, berjudul “Mbak Wali Terima Kunjungan “Staf Khusus Wakil Presiden Kaesang Pangarep, Diskusi Kembangkan Potensi Kota Kediri”, keliru mencantumkan Kaesang sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI. Hal ini langsung dibantah oleh Pemkot Kediri.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Kediri, Adi Wicaksono, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut. “Kami mohon maaf atas kekeliruan tersebut. Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dalam menyusun dan menayangkan pemberitaan, khususnya terkait penyebutan jabatan,” ujar Adi Wicaksono dalam keterangan tertulis.
Pemkot Kediri menegaskan bahwa Kaesang Pangarep tidak memiliki jabatan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang salah dan mencegah penyebaran misinformasi lebih lanjut.
Kronologi Kunjungan Kaesang Pangarep ke Kota Kediri
Kunjungan Kaesang Pangarep ke Kota Kediri sebenarnya bertujuan untuk bertemu Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dan beberapa pejabat daerah lainnya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di rumah dinas wali kota.
Diskusi yang terjadi antara Kaesang dan Pemkot Kediri membahas berbagai isu penting di Kota Kediri, termasuk isu pendidikan dan kesehatan. Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai upaya silaturahmi dan penggalangan dukungan untuk pembangunan Kota Kediri.
Wali Kota Kediri menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh muda seperti Kaesang, untuk membangun kota. Namun, publikasi resmi Pemkot Kediri justru memuat kesalahan informasi tentang jabatan Kaesang.
Langkah Pemkot Kediri ke Depan
Pemkot Kediri berkomitmen untuk meningkatkan akurasi informasi di masa mendatang. Proses verifikasi informasi akan diperketat untuk menghindari kesalahan serupa. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Kediri terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama lembaga pemerintahan. Pentingnya akurasi informasi dalam komunikasi publik tidak bisa dianggap remeh. Informasi yang keliru dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan merusak citra lembaga.
Diharapkan, ke depannya Pemkot Kediri dan instansi pemerintah lainnya dapat lebih teliti dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi melalui kanal resmi. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan informasi yang disampaikan akurat dan terpercaya.
Selain itu, proses internal dalam pengelolaan dan penyebaran informasi di Pemkot Kediri perlu ditinjau kembali. Mungkin diperlukan pelatihan tambahan bagi staf yang bertugas untuk meningkatkan kemampuan dalam verifikasi dan penyuntingan berita sebelum publikasi.
Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Penting untuk selalu mengecek kebenaran informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayainya dan menyebarkannya lebih luas.
