Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait penyitaan sebuah sepeda motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Motor tersebut ternyata terdaftar atas nama orang lain, bukan atas nama Ridwan Kamil sendiri.
“Atas nama orang lain, bukan atas nama RK,” tegas Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, di Jakarta, Jumat (25/4/2025). Identitas pemilik sebenarnya masih dirahasiakan oleh KPK untuk keperluan penyelidikan.
Penyitaan motor tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023. KPK belum dapat menjelaskan secara detail bagaimana keterkaitan motor tersebut dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki.
Lebih lanjut, Tessa Mahardika menyatakan bahwa sepeda motor mewah tersebut tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ridwan Kamil yang dilaporkan ke KPK. “Ya, jadi motor yang di Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Cawang itu tidak masuk LHKPN saudara RK,” jelas Tessa.
Meskipun Ridwan Kamil memiliki beberapa kendaraan, KPK hanya menyita satu unit motor Royal Enfield ini. KPK menekankan bahwa semua barang bukti yang disita pasti memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.
Keterlibatan Ridwan Kamil Masih Diusut
KPK masih terus mengusut keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus korupsi BJB. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa peran Ridwan Kamil dalam kasus ini diduga berada di belakang layar, bukan sebagai aktor utama. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi lebih lengkap dari para saksi.
“Kami juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran dari mantan Gubernur ini karena perannya bukan di depan. Perannya ada di belakang, sehingga kami perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi,” ungkap Asep Guntur Rahayu.
Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, KPK berencana memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut dijadwalkan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. “Saya kemungkinan di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Kalau enggak salah dipanggil ke sini (Gedung Merah Putih KPK, Jakarta). Nanti ditunggu saja ya yang hadir,” tambahnya.
Analisis dan Implikasi
Temuan KPK ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa motor yang terdaftar atas nama orang lain berada di kepemilikan Ridwan Kamil? Apakah ada indikasi aliran dana dari proyek iklan BJB ke pihak lain melalui pembelian motor tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini masih membutuhkan jawaban lebih lanjut dari hasil penyelidikan KPK.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam melaporkan harta kekayaannya. Ketidaksesuaian kepemilikan aset dengan laporan LHKPN dapat menjadi indikasi adanya penyimpangan atau bahkan tindakan melawan hukum.
Publik tentu berharap KPK dapat mengungkap seluruh fakta dan aktor yang terlibat dalam kasus korupsi ini secara tuntas dan transparan. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya para pejabat publik, agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas.
Penyelidikan yang sedang berjalan oleh KPK diharapkan dapat mengungkap secara rinci keterkaitan Ridwan Kamil dengan kasus korupsi ini, dan juga bagaimana motor Royal Enfield tersebut masuk ke dalam kepemilikannya. Transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Ketidaksesuaian antara kepemilikan aset dan laporan LHKPN perlu mendapat perhatian serius agar mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
