Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi yang melibatkan kadernya, Ahmad Dhani. Muzani menegaskan bahwa partai telah mengingatkan Dhani untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam hal yang sensitif dan berpotensi menyinggung orang lain. Peringatan ini disampaikan mengingat potensi besar dari ucapan yang dapat menimbulkan konflik.
Muzani menjelaskan pentingnya kehati-hatian dalam berujar, khususnya mengenai hal-hal yang bersifat sensitif. Ia menekankan bahwa ucapan yang kurang bijak dapat dengan mudah menyinggung pihak lain dan berujung pada masalah hukum. Muzani meyakini Dhani, sebagai figur publik, memahami konsekuensi dari perkataannya.
“Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif,” ungkap Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4). Ia menambahkan bahwa beberapa wilayah pembicaraan memang sebaiknya dihindari karena potensi besar untuk menimbulkan ketersinggungan.
Peringatan Muzani tidak hanya ditujukan kepada Ahmad Dhani, tetapi juga kepada seluruh anggota fraksi Gerindra. Muzani menekankan pentingnya tanggung jawab dalam berbicara di ruang publik, mengingat potensi laporan dari pihak yang merasa tersinggung. Ancaman hukum menjadi konsekuensi yang perlu diwaspadai.
“Orang bisa mengadukan atas ketersinggungannya kapan saja dan kepada aparat penegak hukum,” tegas Muzani. Namun, ia menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses penanganan laporan terhadap Dhani, menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Muzani mempercayai MKD akan bertindak adil dan objektif dalam menangani kasus tersebut. MKD memiliki wewenang penuh untuk menyelidiki dan memutuskan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ahmad Dhani. Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
Ahmad Dhani dilaporkan ke MKD oleh musisi Rayen Pono atas dugaan pelanggaran kode etik. Rayen Pono melaporkan Dhani terkait pernyataan kontroversial yang dianggap mengandung unsur diskriminasi ras dan etnis. Pernyataan tersebut disampaikan Dhani dalam sebuah debat terbuka, menyinggung marga Pono dengan sebutan “porno”.
Rayen Pono secara langsung menyerahkan berkas pengaduan ke Kantor MKD pada Kamis (24/4). Ia berharap MKD dapat menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan sanksi yang setimpal jika terbukti adanya pelanggaran etik. Pernyataan Rayen Pono di kantor MKD menegaskan keseriusan laporan tersebut.
“Jadi kami, saya, beserta tim kuasa hukum datang secara langsung, mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI Komisi X,” ujar Rayen di Kantor MKD, Jakarta, Kamis (24/4).
Kasus ini menyoroti pentingnya etika berujar dalam politik dan kehidupan publik. Pernyataan yang dianggap kontroversial dapat berdampak luas dan menimbulkan konflik. Peran MKD dalam menjaga etika dan integritas anggota DPR menjadi sangat penting dalam kasus ini. Ke depan, diharapkan kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi para figur publik untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata di ruang publik.
Sebagai tambahan, perlu ditekankan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah tanpa batas. Kebebasan ini harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan pemahaman akan konsekuensi dari ucapan yang disampaikan. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi semua pihak.
