Bayangkan sebuah hari biasa berubah menjadi mimpi buruk. Seorang wanita hendak membayar pajak kendaraannya, namun mendapati STNK-nya terblokir karena 61 tilang elektronik (ETLE) yang sama sekali tidak ia ketahui. Kisah ini viral di media sosial, mengungkap kelemahan sistem ETLE yang seharusnya memudahkan, namun justru menimbulkan keresahan.
Pengalaman tersebut dibagikan melalui akun Instagram @perspekshit dengan keterangan, “Gaada surat yang dianter ke rumah, pas mau bayar pajak udah ke blokir karena udah 61x pelanggaran, menyala ETLE.” Awalnya, total denda diperkirakan mencapai Rp15 juta, meski angka ini masih menunggu konfirmasi resmi melalui proses sidang.
Kasus ini bukan kejadian isolasi. Banyak warganet berbagi pengalaman serupa, ada yang menerima 6 tilang tanpa pemberitahuan, bahkan ada yang mendapatkan 27 tilang elektronik hanya dengan satu surat tilang yang diterima. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem notifikasi ETLE.
Masalah Utama Sistem ETLE: Notifikasi dan Sosialisasi
Kejadian ini menyoroti beberapa permasalahan krusial dalam penerapan sistem ETLE. Pertama, sistem notifikasi yang tidak memadai menjadi masalah utama. Sistem ETLE yang canggih seharusnya diimbangi dengan sistem notifikasi yang handal dan *real-time*. Apa gunanya teknologi canggih jika pelanggar baru mengetahui pelanggarannya berbulan-bulan kemudian?
Sistem notifikasi yang efektif akan memungkinkan pengendara untuk segera melakukan tindakan korektif setelah pelanggaran terjadi. Kegagalan dalam memberikan notifikasi tepat waktu justru menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti yang dialami oleh wanita tersebut dan banyak pengendara lainnya.
Kedua, sosialisasi yang kurang optimal juga menjadi faktor penting. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mekanisme ETLE. Mereka tidak tahu bagaimana mengecek status pelanggaran, cara membayar denda, atau bahkan asal muasal pelanggarannya. Edukasi publik yang komprehensif harus menjadi prioritas, bukan hanya sekadar peluncuran teknologi baru.
Solusi yang Diperlukan
Untuk memperbaiki situasi ini, beberapa solusi perlu diimplementasikan. Pertama, peningkatan sistem notifikasi ETLE menjadi sangat penting. Notifikasi harus dikirimkan secara *real-time* melalui berbagai saluran, misalnya SMS, email, dan aplikasi khusus. Sistem juga harus memastikan pengiriman notifikasi kepada pemilik kendaraan yang benar, menghindari kesalahan data.
Kedua, perlu adanya peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait ETLE. Website resmi atau aplikasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum harus tersedia. Website ini perlu menyediakan informasi lengkap tentang cara mengecek status pelanggaran, cara membayar denda, dan prosedur banding jika diperlukan.
Ketiga, sosialisasi yang lebih masif dan efektif perlu dilakukan. Sosialisasi tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui program edukasi di sekolah-sekolah, komunitas, dan berbagai acara publik. Sosialisasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mencakup berbagai media, termasuk media sosial.
Keempat, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja sistem ETLE. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan efektif dan adil, serta untuk mendeteksi dan memperbaiki permasalahan yang muncul secara cepat.
Singkatnya, kasus ini menjadi pengingat penting betapa pentingnya sistem notifikasi yang handal dan sosialisasi yang efektif dalam penerapan teknologi canggih seperti ETLE. Kegagalan dalam hal ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di masyarakat.
