Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, dengan tegas menyerukan penumpasan premanisme yang menghambat investasi di Indonesia. Pernyataan keras ini muncul sebagai respons atas laporan gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
“Saya dukung apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, tumpas saja semua itu,” tegas Moeldoko di Jakarta, Selasa (22/4). Sikap tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Moeldoko menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap upaya membuka lapangan kerja. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang justru menghambat investasi dengan tindakan premanisme. “Kita perlu peluang untuk kerja, ada orang datang berikan peluang malah diganggu orang lain,” ujarnya.
Mantan Panglima TNI ini juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan menguntungkan. Ia khawatir jika premanisme dibiarkan, akan berdampak pada peningkatan pengangguran.
“Jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah satu sisi ironis,” imbau mantan Kepala Staf Kepresidenan di era Presiden Joko Widodo ini. Pernyataan ini menyoroti dampak negatif premanisme terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Gangguan Premanisme di Pabrik BYD Subang
Informasi mengenai gangguan premanisme di pabrik BYD awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, setelah kunjungannya ke pabrik BYD di China. Meskipun Eddy tidak menyebutkan nama ormas yang terlibat, ia menekankan keseriusan masalah ini.
Eddy Soeparno menyatakan bahwa jika masalah ini dibiarkan berulang, akan merusak iklim investasi di Indonesia. “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ungkap Eddy melalui media sosial.
Menanggapi isu tersebut, BYD Motor Indonesia, melalui Head of Marketing PR and Government Relation, Luther T Panjaitan, menyatakan bahwa pembangunan pabrik di Subang berjalan sesuai rencana tanpa kendala. “Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther.
Dampak Premanisme terhadap Iklim Investasi
Kejadian ini menyoroti masalah krusial terkait premanisme dan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Tindakan premanisme dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keamanan, sehingga mengurangi minat investor asing maupun domestik untuk berinvestasi di Indonesia.
Kehilangan kepercayaan investor dapat berakibat pada berkurangnya investasi, hambatan pertumbuhan ekonomi, dan terhambatnya penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, penanganan tegas dan terukur terhadap premanisme sangat diperlukan.
Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan penegakan hukum yang efektif dan memberikan perlindungan kepada investor. Sementara itu, masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan premanisme.
Langkah-langkah preventif, seperti peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dan penguatan peran aparat penegak hukum, juga sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dengan demikian, Indonesia dapat menarik investasi yang lebih besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, pernyataan tegas Moeldoko dan perhatian dari berbagai pihak terhadap kasus ini menunjukkan pentingnya menciptakan lingkungan investasi yang aman dan tertib. Penanganan premanisme secara efektif akan menjadi kunci keberhasilan dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
