Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kasus premanisme yang melibatkan organisasi massa (ormas) dalam pembangunan pabrik BYD di Subang telah selesai. Ia menyebutnya sebagai “berita lama” dan menekankan keamanan lokasi saat ini. “Enggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” ujar Dedi di Bandung, Rabu (23/4).
Dedi menjelaskan bahwa meskipun sempat terjadi gangguan akibat aksi premanisme, pihak kepolisian Polres Subang telah bertindak cepat dan menindak para pelaku. Ia memuji kinerja kepolisian setempat. “Kasat Sersenya keren banget loh di Subang sekarang. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua saja udah hampir enggak ada sekarang. Enggak ada. Itu cerita lama aja,” ucapnya.
Namun, Dedi mengalihkan fokus permasalahan pembangunan pabrik BYD bukan lagi pada premanisme, melainkan pada praktik percaloan tanah. Hal ini yang kini menjadi kendala utama dalam pembebasan lahan. “Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” jelasnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut tentang praktik percaloan tersebut. “Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya enggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” tambah Dedi. Harga-harga tersebut menunjukkan inflasi tanah yang signifikan dan menjadi penghalang bagi proyek.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno telah menyampaikan adanya gangguan premanisme terhadap pembangunan pabrik BYD setelah kunjungannya ke pabrik BYD di China. Meskipun tidak menyebut nama ormas yang terlibat, ia menekankan pentingnya penanganan tegas atas masalah ini untuk mencegah dampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ungkap Eddy melalui media sosial.
Menanggapi isu tersebut, BYD Motor Indonesia, melalui Head of Marketing PR and Government Relation, Luther T Panjaitan, menyatakan bahwa pembangunan pabrik tetap berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. “Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” tegas Luther. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat isu, dampaknya terhadap proses konstruksi relatif minimal.
Perbedaan pernyataan antara pihak pemerintah daerah dan pernyataan dari Wakil Ketua MPR menunjukkan kompleksitas permasalahan di lapangan. Perlu investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah masalah premanisme telah benar-benar terselesaikan atau hanya bergeser menjadi masalah percaloan tanah. Transparansi informasi dari semua pihak yang terlibat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlangsungan investasi di Indonesia. Masyarakat perlu waspada terhadap praktik-praktik percaloan tanah yang merugikan dan dapat menghambat pembangunan nasional.
Kesimpulannya, meskipun Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan masalah premanisme telah selesai, isu percaloan tanah yang muncul sebagai masalah baru menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan lahan dan investasi di Subang. Penting bagi pemerintah untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk mencegah praktik-praktik ilegal serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
