Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) menargetkan penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan dari ERP ini akan dialokasikan sepenuhnya untuk mensubsidi layanan transportasi umum. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono, saat menghadiri acara di Pasaraya Blok M pada Kamis (24/4/2025).
Pramono menegaskan bahwa seluruh pendapatan dari ERP tidak akan digunakan untuk menambah pendapatan daerah, melainkan untuk mendukung dan meningkatkan layanan transportasi umum. Tujuan utama penerapan ERP adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke pusat kota, sehingga dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi.
Dengan mengurangi kemacetan, diharapkan kualitas udara di Jakarta juga akan membaik. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan.
Sistem ERP dan Subsidi Transportasi Publik
Sistem ERP sendiri merupakan sistem pemungutan retribusi elektronik terhadap kendaraan bermotor yang melintasi ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk. Sistem ini telah lama dikaji dan merupakan program strategis Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas lalu lintas dan lingkungan hidup di Jakarta. Penerapannya masih dalam tahap perencanaan.
Seiring dengan rencana penerapan ERP, Pemprov DKI juga tengah mempersiapkan sistem subsidi transportasi publik untuk 15 kelompok masyarakat. Subsidi ini tidak hanya berlaku untuk Transjakarta, tetapi juga diperluas ke layanan Transjabodetabek. Ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi seluruh warga Jakarta, termasuk mereka yang tinggal di wilayah penyangga.
Pemprov DKI berencana untuk memberikan subsidi transportasi umum gratis kepada 15 golongan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak warga Jakarta yang dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan transportasi umum, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Rincian 15 golongan tersebut akan diumumkan kemudian.
Tren Positif Peralihan ke Transportasi Umum
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa tingkat kemacetan di Jakarta pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran perilaku masyarakat yang mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Berdasarkan laporan tahunan TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Jakarta membaik hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, tingkat kemacetan mencapai 53 persen. Tren positif ini menunjukkan respon positif masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang telah diterapkan.
Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan layanan dan jangkauan transportasi massal. Upaya ini meliputi program transportasi umum gratis, pembukaan rute baru Transjabodetabek, serta pembangunan rute baru LRT. Semua ini dilakukan untuk mendukung peralihan masyarakat ke transportasi umum dan mengurangi kemacetan.
Tantangan Implementasi ERP
Meskipun terdapat potensi manfaat yang besar, implementasi ERP juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan sistem ERP dapat berjalan efektif dan efisien, tanpa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan di area alternatif. Pemprov DKI perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme penerapan ERP.
Tantangan lainnya adalah memastikan ketersediaan dan kualitas transportasi umum yang memadai sebagai alternatif bagi pengguna kendaraan pribadi. Jika transportasi umum tidak memadai, peralihan ke transportasi umum akan sulit terwujud. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan transportasi umum menjadi hal yang sangat penting.
Selain itu, perlu dipertimbangkan juga aspek keadilan sosial dalam penerapan ERP. Masyarakat berpenghasilan rendah perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak terbebani dengan biaya ERP. Subsidi transportasi publik menjadi kunci untuk memastikan keadilan sosial dalam penerapan kebijakan ini.
Keberhasilan penerapan ERP dan subsidi transportasi umum bergantung pada perencanaan yang matang, sosialisasi yang efektif, serta komitmen dari semua pihak untuk membangun sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
