Pemerintah Taiwan mengumumkan rencana alokasi dana sebesar 10 miliar dolar AS (sekitar Rp168,8 triliun) untuk melindungi perekonomiannya dari dampak tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis, 24 April 2025, sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal Trump yang sempat ditunda selama 90 hari.
Penundaan tersebut memberikan waktu bagi Taiwan untuk menyusun strategi mitigasi. Anggaran tersebut akan menjadi bagian dari paket bantuan ekonomi yang lebih besar. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasar kerja, mendukung perusahaan-perusahaan yang terdampak, dan menekan kenaikan biaya energi yang signifikan.
1. Anggaran Tambahan untuk Ketahanan Ekonomi Taiwan
Awalnya, Taiwan mengalokasikan 88 miliar dolar Taiwan (sekitar Rp45,6 triliun) sebagai bantuan awal. Namun, Perdana Menteri Cho Jung-tai mengusulkan peningkatan yang signifikan, menjadi 410 miliar dolar Taiwan (sekitar Rp212,7 triliun) pada tanggal yang sama.
Dana ini akan digunakan untuk berbagai program penting. Diantaranya, memberikan bantuan pembiayaan kepada perusahaan yang kesulitan, menstabilkan pasar tenaga kerja, dan memberikan subsidi bagi tagihan listrik masyarakat. “Dana ini adalah langkah strategis untuk memastikan perekonomian Taiwan tetap tangguh di tengah tekanan eksternal,” tegas Cho Jung-tai dalam konferensi pers di Taipei, seperti dikutip dari Yahoo Finance.
Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan impor gas alam dan minyak dari AS. Saat ini, impor energi dari AS hanya berkontribusi 10 persen terhadap total impor LNG Taiwan, jauh di bawah negara-negara pemasok utama seperti Australia dan Qatar. Peningkatan impor ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain dan memperkuat hubungan ekonomi dengan AS.
2. Negosiasi Perdagangan dengan AS: Fokus pada Energi dan Surplus Perdagangan
Taiwan telah memulai negosiasi langsung dengan AS untuk mengurangi dampak tarif yang diberlakukan. Salah satu tawaran Taiwan adalah menghapus tarif impor tertentu sebagai imbalan atas keringanan dari pihak AS.
Presiden Lai Ching-te menekankan peningkatan pembelian energi dari AS sebagai fokus utama negosiasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi surplus perdagangan Taiwan dengan AS yang mencapai angka miliaran dolar. “Kami berkomitmen untuk mempererat kemitraan ekonomi dengan AS sambil melindungi kepentingan nasional,” ujar Presiden Lai dalam pertemuan dengan senator AS.
Kunjungan tiga senator AS ke Taipei pada Rabu, 16 April 2025, juga membahas isu perdagangan dan keamanan di Selat Taiwan. Kunjungan ini menunjukkan adanya dukungan bipartisan dari Washington, meskipun kebijakan tarif AS tetap diberlakukan.
3. Dampak Global dan Respons Regional terhadap Tarif Trump
Kebijakan tarif Trump tidak hanya berdampak pada Taiwan, tetapi juga memicu respons serupa di kawasan Asia Pasifik. Korea Selatan, misalnya, mengalokasikan anggaran tambahan 8,6 miliar dolar AS (sekitar Rp145,2 triliun) untuk mendukung sektor otomotif dan chip yang terdampak.
China juga merespon dengan menaikkan tarif impornya terhadap AS hingga 125 persen sebagai balasan atas tarif 145 persen dari Washington, memperburuk ketegangan perdagangan global. “Tarif ini menciptakan ketidakpastian besar bagi ekonomi global, dan Taiwan harus bergerak cepat untuk melindungi industri kami,” kata seorang pejabat Kementerian Ekonomi Taiwan, seperti dikutip dari The Guardian.
Taiwan, sebagai negara yang sangat bergantung pada ekspor semikonduktor, berupaya mempertahankan posisinya di pasar global. Caranya dengan mempercepat investasi domestik dan diversifikasi pasar ekspor. Dengan langkah-langkah ini, Taiwan berharap dapat mengatasi tantangan ekonomi global dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri.
Secara keseluruhan, respons Taiwan terhadap tarif Trump menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi perekonomian nasional. Alokasi dana besar-besaran dan negosiasi intensif dengan AS menjadi bukti upaya proaktif Taiwan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan proteksionis global.
