Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, memberikan laporan terbaru mengenai negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Negosiasi ini tengah berlangsung intensif, dengan Indonesia yang telah menjajaki lima aspek penting demi kesepakatan saling menguntungkan. “Pemerintah akan terus aktif melakukan mitigasi awal, termasuk melalui proses negosiasi dan komunikasi dengan pemerintah AS,” ujar Sri Mulyani pada Kamis (24/4/2025).
Situasi Global Dinamis, Pendekatan Aktif Indonesia
Sri Mulyani menekankan dinamika situasi di AS saat ini, ditandai ketidakpastian kebijakan dan interaksi retaliasi antara AS dan China. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan pendekatan aktif dalam negosiasi, termasuk menyampaikan komitmen dan kebijakan domestik yang relevan. “Ini semua nanti akan dirumuskan setelah kami kembali dari perjalanan ini, terutama mengikuti perkembangan penundaan selama 90 hari yang memberikan waktu untuk terus saling berkomunikasi demi hasil yang baik,” tambahnya.
Situasi ini menuntut strategi yang cermat dari Indonesia. Ketidakpastian kebijakan AS berdampak pada perekonomian global, dan Indonesia perlu memastikan posisi tawar yang kuat dalam negosiasi. Langkah-langkah proaktif menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Negosiasi Menuju Reformasi Sistem Perdagangan Global
Sri Mulyani menjelaskan bahwa AS tidak bertujuan menciptakan krisis, melainkan mendorong sistem perdagangan yang adil. Negosiasi ini mengarah pada diskusi reformasi sistem perdagangan global, termasuk peran World Trade Organization (WTO). Indonesia dinilai memiliki posisi yang kuat berkat ekonomi domestik yang solid, reformasi struktural berkelanjutan, peningkatan produktivitas, dan ketahanan pangan.
Kekuatan ekonomi domestik Indonesia menjadi modal penting dalam negosiasi. Ketahanan pangan, misalnya, memberikan perlindungan terhadap guncangan eksternal dan memperkuat posisi tawar Indonesia. Reformasi struktural yang berkelanjutan juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap praktik perdagangan yang baik dan transparan.
Strategi Negosiasi Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa strategi negosiasi, antara lain:
- Penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS.
- Peningkatan impor dari AS, seperti produk minyak dan gas, mesin dan peralatan, teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia. Ini menunjukkan itikad baik dan komitmen Indonesia untuk perdagangan yang saling menguntungkan.
- Reformasi fiskal, meliputi perpajakan dan kepabeanan. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan menarik investasi asing, termasuk dari AS.
- Penyesuaian langkah-langkah non-tarif (non-tariff measures), meliputi TKDN, kuota impor, dan deregulasi pertimbangan teknis. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif.
- Kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat. Ini memastikan perlindungan bagi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil.
“Berbagai kebijakan dan reformasi tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN,” jelas Sri Mulyani.
Kesimpulannya, negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Indonesia mengambil pendekatan aktif dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi domestiknya dan melakukan reformasi struktural untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada reformasi sistem perdagangan global yang lebih adil.
