Dugaan kasus perundungan dan kekerasan terhadap peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sriwijaya (Unsri) di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hoesin Palembang, Sumatera Selatan, tengah viral di media sosial. Kasus ini menambah daftar panjang kasus pelecehan dan perundungan dalam dunia kedokteran Indonesia.
Pengakuan para korban, yang dibagikan melalui akun Instagram @ppdsgramm, mengungkap berbagai bentuk perundungan yang mereka alami. Bukan hanya perkataan kasar atau intimidasi, tetapi juga tindakan kekerasan fisik dan eksploitasi finansial.
Bentuk Perundungan yang Dialami Peserta PPDS Unsri
Salah satu bentuk perundungan yang mengemuka adalah pembiayaan obat-obatan yang tidak tersedia di rumah sakit atau tidak tercakup dalam BPJS Kesehatan. Para peserta PPDS dipaksa untuk membeli obat-obatan tersebut dengan uang pribadi, tanpa adanya dukungan dari pihak konsulen atau rumah sakit.
Lebih lanjut, mereka juga dibebani kewajiban untuk menanggung biaya makan seniornya hingga empat kali sehari. Hal ini menciptakan beban finansial yang berat bagi para peserta PPDS, yang umumnya masih memiliki penghasilan terbatas.
Parahnya lagi, terdapat laporan tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum konsulen. Seorang peserta PPDS bahkan dikabarkan mengalami cedera pada organ intimnya akibat ditendang oleh konsulen tersebut.
Ketidakadilan dan Minimnya Perlindungan
Ironisnya, ketika para peserta PPDS menghadapi kendala atau perlakuan tidak adil, mereka tidak mendapatkan perlindungan atau pembelaan dari pihak konsulen. Justru sebaliknya, mereka dibiarkan menghadapi masalah tersebut sendirian.
Meskipun beberapa peserta PPDS memahami budaya senioritas yang ada, mereka tetap mempertanyakan ketidakadilan sistem yang membiarkan perundungan dan eksploitasi terus terjadi tanpa sanksi yang tegas.
Mereka berharap adanya timbal balik atas pengorbanan finansial dan emosional yang mereka berikan kepada seniornya, namun hal ini tidak didapatkan. Mereka merasa dieksploitasi tanpa mendapatkan hak yang seharusnya.
Dampak dan Tuntutan Perubahan Sistem
Kasus ini bukan hanya menyoroti masalah perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran, tetapi juga mengungkap budaya buruk yang telah lama mengakar dalam sistem tersebut. Berbagai kasus serupa sebelumnya juga telah terjadi di perguruan tinggi kedokteran lainnya.
Kejadian ini memicu kemarahan dan kecaman dari publik. Banyak yang mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk melakukan reformasi sistem dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi peserta PPDS agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Perlu adanya pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perundungan dan kekerasan, serta program edukasi yang intensif untuk mencegah terjadinya perundungan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi para mahasiswa kedokteran.
Lebih jauh lagi, perlu adanya kajian mendalam terhadap sistem senioritas di lingkungan pendidikan kedokteran untuk menemukan solusi yang lebih adil dan efektif, sehingga tidak lagi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Tanggung jawab untuk menciptakan perubahan ini tidak hanya berada di pundak pemerintah, namun juga pada seluruh stakeholder di dunia pendidikan kedokteran, termasuk para dosen, konsulen, dan pihak rumah sakit. Semua pihak harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bermartabat.
