Kasus kredit fiktif di Bank Jatim senilai Rp569,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Kejahatan ini terungkap setelah Kejaksaan Tinggi Jakarta menyelidiki dugaan agunan palsu pada Februari 2025.
Setidaknya empat tersangka telah ditetapkan, termasuk Kepala Bank Jatim cabang Jakarta, pemilik PT Indi Daya Group dan seorang pengawalnya, serta Direktur PT Indi Daya Rekapratama. Kejaksaan terus melakukan penyelidikan dan berpotensi menetapkan tersangka baru.
Komisi C DPRD Jatim turut menyoroti kasus ini, khawatir akan menurunkan kepercayaan publik terhadap Bank Jatim. Anggota Komisi C, Hasan Irsyad, mendesak digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik.
Hasan Irsyad juga merekomendasikan pemberhentian beberapa pihak di pimpinan pusat Bank Jatim yang diduga terlibat. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020.
Kronologi Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim
Penyelidikan bermula dari laporan terkait Benny, pejabat Bank Jatim Cabang Jakarta, yang diduga mengucurkan kredit fiktif kepada PT Indi Daya Group dan PT Indi Daya Rekapratama. Modus operandinya adalah penggunaan agunan palsu, meminjamkan aset fiktif milik BUMN seolah-olah ada kerja sama.
Dokumen pendukung juga dimanipulasi untuk melancarkan pencairan dana. Benny berperan memfasilitasi pencairan kredit ilegal. Fitri Kristiani bertindak sebagai operator dokumen palsu, sementara Bun Sentoso dan Agus Dianto Mulia sebagai rekanan yang mengelola pencairan dana.
Total kerugian negara mencapai Rp569,4 miliar dari 65 kredit utang dan 4 kredit kontraktor fiktif. Dana tersebut diklaim untuk modal kerja proyek fiktif yang nyatanya tidak ada. Pihak berwajib masih melakukan pemeriksaan intensif dan mencari barang bukti tambahan.
Dampak Kasus Kredit Fiktif
Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip kehati-hatian perbankan dan berpotensi menimbulkan kerugian sistemik di sektor perbankan. Kasus ini juga menguji efektivitas pengawasan internal Bank Jatim.
Lebih jauh lagi, kasus ini mengungkap kerentanan sistem perbankan terhadap manipulasi dokumen dan kolusi internal yang melibatkan berbagai pihak secara terorganisir. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur internal Bank Jatim untuk mencegah kejadian serupa.
Analisis Lebih Dalam
Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Pentingnya penerapan sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme _check and balance_ yang efektif perlu ditekankan. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kesadaran etika bagi seluruh karyawan di sektor perbankan juga sangat krusial.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan kecurangan di lembaga keuangan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan diberikan akses informasi yang memadai terkait kinerja lembaga keuangan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan di sektor perbankan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi juga diperlukan untuk mendukung efektivitas pengawasan.
Ke depan, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pihak perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat.
