Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan kekhawatirannya terkait anggaran APBN yang dinilai tidak mencukupi untuk menjamin operasional Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur berjalan optimal. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Selasa, 22 April 2025.
“Setidaknya kita tahu bahwa anggaran APBN saja nampaknya tidak akan mencukupi untuk kita memastikan fungsionalisasi Ibu Kota Nusantara itu bisa berjalan dengan baik, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan bermutasi atau berpindah ke tempat itu,” ujar Rifqinizamy. Anggaran yang terbatas ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan IKN yang fungsional.
Salah satu kendala utama adalah kapasitas perkantoran IKN yang masih terbatas. Saat ini, hanya mampu menampung sekitar sembilan ribu orang. Sementara itu, target hunian hingga tahun 2028 diperkirakan akan menampung sekitar 13 ribu orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana pemerintah akan mengakomodasi seluruh pegawai yang akan pindah ke IKN.
Rifqinizamy juga menyoroti anggaran yang telah digelontorkan untuk IKN hingga tahun 2028, yaitu sebesar Rp48,8 triliun. Jumlah ini dianggap masih perlu dievaluasi mengingat keterbatasan kapasitas dan potensi kebutuhan tambahan di masa mendatang. “Ini tentu menjadi PR kita bersama dengan anggaran yang sudah kita gelontorkan cukup besar termasuk persiapan anggaran sebesar Rp48,8 triliun sampai 2028,” tambahnya. Pemerintah perlu melakukan perencanaan yang lebih matang dan transparan.
Progres Pembangunan IKN: Capaian dan Tantangan
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto, dalam RDP yang sama, menyampaikan bahwa kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN ditargetkan rampung pada Juni 2025. Kompleks ini nantinya dapat menampung sekitar 9.465 pegawai.
Bimo memaparkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), beserta ekosistem pendukungnya. Semua kawasan ini ditargetkan selesai pada Juni 2025. Namun, kesiapan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas umum dan transportasi, juga perlu diperhatikan.
Detail Kapasitas Perkantoran di IKN
Kawasan Istana, meliputi Istana Negara, Istana Garuda, dan Bangunan Sekretariat Presiden, dinyatakan sudah fungsional dan dilengkapi bangunan pendukung. Namun, detail kapasitasnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam laporan ini.
Kompleks Kemenko I, terdiri dari empat tower, memiliki kapasitas total 1.286 orang. Rinciannya: Tower 1 (478 orang), Tower 2 (147 orang), Tower 3 (246 orang), dan Tower 4 (397 orang). Fasilitas pendukung seperti minimarket, tempat makan, klinik, dan perbankan juga telah tersedia.
Kompleks Kemenko III juga terdiri dari empat tower dengan kapasitas total 1.375 orang. Rinciannya: Tower 1 (536 orang), Tower 2 (203 orang), Tower 3 (216 orang), dan Tower 4 (420 orang). Tersedia minimarket dan beberapa tempat makan.
Kompleks Kemenko IV memiliki empat tower dengan total kapasitas 1.232 orang. Rinciannya: Tower 1 (386 orang), Tower 2 (190 orang), Tower 3 (386 orang), dan Tower 4 (270 orang). Kapasitas per tower bervariasi.
Kemensetneg terdiri dari tiga tower dengan kapasitas total 5.572 orang. Rinciannya: Tower 1 (2.328 orang), Tower 2 (1.954 orang), dan Tower 3 (1.290 orang).
Dari data tersebut, terlihat bahwa meskipun beberapa bangunan sudah fungsional, kapasitasnya masih jauh dari cukup untuk menampung seluruh instansi pemerintah yang direncanakan akan pindah ke IKN. Perlu adanya perencanaan yang lebih komprehensif dan realistik agar IKN dapat berfungsi secara optimal.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com
Kesimpulan: Meskipun pembangunan fisik IKN terus berlanjut dan beberapa bangunan telah dinyatakan fungsional, masih ada tantangan besar yang harus diatasi, terutama terkait keterbatasan anggaran dan kapasitas infrastruktur yang belum memadai untuk menampung seluruh instansi pemerintah yang akan pindah. Perencanaan yang lebih matang dan komprehensif, serta transparansi pengelolaan anggaran, sangat diperlukan untuk keberhasilan IKN.
