Isu “matahari kembar” yang merebak di Indonesia pasca-Pilpres 2024 mencuat kembali. Isu ini menyinggung hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Isu ini bermula dari kunjungan beberapa menteri Kabinet Merah Putih ke Jokowi di Solo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menko Pangan Zulkifli Hasan memulai rangkaian kunjungan tersebut pada awal April 2025. Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyusul.
Kunjungan-kunjungan ini memicu spekulasi tentang adanya dualisme kekuasaan atau “matahari kembar”. Anggota DPR Mardani Ali Sera turut menyoroti hal ini, menyatakan pentingnya menghindari situasi “matahari kembar” karena dinilai akan mempersulit pemerintahan. Ia menganggap satu matahari saja sudah berat, apalagi dua.
Tanggapan Presiden dan Pihak Terkait
Presiden Jokowi sendiri telah membantah isu tersebut secara tegas. “Kan sudah saya sampaikan bolak balik, tidak ada matahari kembar,” tegas Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025). Ia menambahkan, “Matahari hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto.”
Mensesneg Prasetyo Hadi juga memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa kunjungan para menteri ke Jokowi semata-mata sebagai silaturahmi dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Jokowi sebagai mantan presiden dua periode, wajar dikunjungi para menteri untuk bersilaturahmi.
Prasetyo memastikan soliditas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan para menteri tengah bekerja keras mengatasi berbagai permasalahan negara.
Wakil Presiden ke-13, Ma’ruf Amin, turut berkomentar. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai silaturahmi biasa kepada mantan presiden. “Saya kira itu bagian harus diartikan sebagai silaturahmi…dengan bekas presiden, dengan bekas wapres, dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf Amin.
Ma’ruf Amin meyakini kunjungan tersebut bukanlah ancaman bagi pemerintahan Prabowo. Ia mengajak semua pihak untuk membersihkan hati agar tidak terjadi misinterpretasi.
Analisis Isu “Matahari Kembar”
Isu “matahari kembar” ini sebenarnya mencerminkan dinamika politik pasca-Pilpres yang kompleks. Meskipun Prabowo Subianto telah terpilih sebagai presiden, kehadiran Jokowi sebagai tokoh berpengaruh tetap terasa. Kunjungan para menteri dapat dimaknai sebagai upaya menjaga komunikasi dan koordinasi antar pihak.
Namun, persepsi publik terhadap kunjungan tersebut beragam. Ada yang melihatnya sebagai hal biasa dan wajar, sedangkan sebagian lain menganggapnya sebagai potensi konflik atau pertanda ketidakstabilan pemerintahan. Kejelasan komunikasi dari pemerintah penting untuk meredam spekulasi dan menjaga stabilitas politik.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya etika dan tata krama berpolitik di Indonesia. Meskipun perbedaan politik wajar, komunikasi dan penghormatan antar tokoh penting tetap diperlukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Solusi yang tepat adalah transparansi dan komunikasi yang efektif dari pemerintah. Penjelasan yang jelas dan lugas dari pihak terkait dapat membantu meredakan kegelisahan publik dan mencegah kesalahpahaman yang lebih luas.
Secara keseluruhan, isu “matahari kembar” merupakan sebuah fenomena yang mencerminkan dinamika politik dan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
