Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) tengah mengkaji usulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025. Salah satu nama yang mengemuka adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Hal ini telah memicu berbagai reaksi dan perdebatan di masyarakat.
Partai Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Golkar, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, “Kami sebagai ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support (mendukung) apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa,” pernyataannya di Jakarta, Senin, 21 April 2025. Dukungan ini juga datang dari Fraksi Golkar di MPR dan Satkar Ulama Indonesia, sayap partai Golkar.
Hetifah menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi mengenai penolakan terhadap usulan tersebut. “Kalau ada penolakan, saya belum menerima (informasi penolakan),” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan optimisme Golkar terhadap kelanjutan proses pengusulan.
Proses Pengusulan Pahlawan Nasional
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa usulan tokoh-tokoh menjadi pahlawan nasional berasal dari berbagai kalangan masyarakat. “Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ungkap Mensos Saifullah Yusuf. Proses ini menekankan partisipasi masyarakat dalam menentukan figur yang pantas menyandang gelar Pahlawan Nasional.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa mekanisme pengusulan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan bupati, gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” jelasnya. Sistem ini memastikan proses yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan semangat kerukunan dan kebersamaan sebagai dasar pemilihan Pahlawan Nasional kali ini. Anggota TP2GP yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti staf ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, dan Perpustakaan Nasional, diharapkan dapat menampung aspirasi yang beragam. “Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” tambahnya. Nilai-nilai kebangsaan menjadi kunci dalam proses seleksi.
Daftar Usulan Calon Pahlawan Nasional 2025
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, telah mengungkapkan terdapat 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Beberapa nama yang kembali diusulkan antara lain Gus Dur, Soeharto, Bisri Sansuri, Idrus bin Salim Al-Jufri, Teuku Abdul Hamid Azwar, dan Abbas Abdul Jamil. Empat nama baru yang diusulkan adalah Anak Agung Gede Anom Mudita, Deman Tende, Midian Sirait, dan Yusuf Hasim.
Proses pengusulan ini menunjukkan keragaman figur yang dipertimbangkan, mencakup berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia. Pemilihan ini diharapkan dapat merepresentasikan keberagaman sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Daftar ini tentu akan menimbulkan diskusi dan perdebatan publik yang panjang dan mendalam.
Perlu diingat, penetapan Pahlawan Nasional merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan. Selain jasa-jasa yang telah diberikan, aspek kontroversi dan dampak sejarah tokoh yang diusulkan juga menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, diskusi publik yang kritis dan objektif sangat diperlukan dalam proses ini.
Kesimpulannya, pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan isu yang kompleks dan penting, yang mengharuskan keterbukaan dan transparansi dalam proses seleksinya. Diskusi publik dan pertimbangan berbagai aspek, termasuk kontroversi sejarah yang melekat pada beberapa figur, sangat diperlukan untuk memastikan keputusan yang adil dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.
